WowKeren - Nama PT PANN sempat mencuri perhatian publik karena dibahas dalam rapat kerja antara Komisi Keuangan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (2/11) kemarin. Pasalnya, baik Sri Mulyani maupun anggota DPR tidak ada yang tahu akan keberadaan perusahaan pelat merah itu.

Hal ini bermula ketika salah satu anggota DPR, Misbakhun bertanya mengenai salah satu BUMN tersebut. "Interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru dengar ini persero PT PANN," ujar politikus asal Partai Golkar itu di pada Senin (2/11).

Saat menjawab pertanyaan, Sri Mulyani justru mengaku bahwa dirinya juga baru mengetahui adanya perusahaan itu. "PT PANN adalah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, saya juga baru dengar sih, Pak," ungkapnya.

Sri Mulyani kemudian menerangkan mengenai PT PANN dari rincian dokumen yang dibawanya. "Saya juga belum pernah mendengar PT ini, tapi ternyata dia sudah mendapat SLA (Soft Loan Agreement) dan artinya penerusan pinjaman yang sekarang dikonversi menjadi ekuitas," jelasnya.

Usai membaca rincian dokumen, Sri Mulyani akhirnya mengetahui bahwa PT PANN adalah BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 1974. "BUMN-nya sudah lama tapi enggak populer, maka Pak Misbakhun dan saya sama-sama enggak pernah dengar," ujarnya.

Di tempat berbeda, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menjelaskan bahwa PT PANN merupakan perusahaan pelat merah yang bisnis utamanya tak fokus. Perusahaan itu sebetulnya bergerak dalam bisnis leasing kapal laut, namun juga memiliki dua hotel. Selain itu, PT PANN juga mengurusi leasing pesawat terbang yang maskapainya sendiri sama sekali sudah tidak ada seperti Bouraq.

"Bagaimana perusahaan leasing kapal ini bisa hidup kalau sejarahnya juga ada bisnis leasing pesawat terbang," kata Erick pada Sein (2/12). "Apalagi, mohon maaf, tiba-tiba ada bisnis hotel."

Terkait hal tersebut, Erick meminta agar para DPR tidak menyalahkan direksi PT PANN karena ia masih baru. "Karena beliau baru masuk dan apa yang tadi masalah penyertaan modal negara atau PMN yang dibutuhkan sendiri sebenarnya kebijakan tahun 1994 di mana perusahaan ini harus membenahi leasing pesawat-pesawat yang maskapainya sendiri sudah tidak ada," jelasnya.

Melihat fenomena ini, Erick Thohir berencana untuk memperbaiki model bisnis masing-masing BUMN dalam rangka mengembalikan BUMN-BUMN ke bisnis intinya. "Kita akan perbaiki yang namanya model bisnis masing-masing BUMN," tuturnya.