Ini Pertimbangan PAN Beri Ide Agar Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak
Nasional

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Sutanto mengusulkan agar Pilpres dan Pilkada digelar secara serentak di Indonesia.

WowKeren - Partai Golkar telah mengusulkan agar pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) digelar secara terpisah. Pihak Partai PAN pun menyetujui usulan ini namun juga menyarankan agar Pilpres dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar secara bersamaan.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Sutanto mengusulkan untuk melakukan revisi UU Pemilu. Yandri memberikan ide agar di Revisi UU Pemilu ini nantinya akan diadakan Pileg khusus legislatif dalam satu hari khusus dan hari lainnya untuk Pilpres dan Pilkada secara serentak.

"Jadi kalau bisa dalam revisi (UU Pemilu) nanti itu satu hari (pemilu) khusus legislatif," kata Yandri di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis (5/12). "Jadi DPR RI, DPRD satu hari. Lalu seluruh Pilkada dibarengin dengan Pilpres."

Salah satu pertimbangan PAN dalam mendukung Pilpres dan Pileg digelar terpisah adalah demi mencegah jatuhnya korban dari pihak penyelenggara Pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto.


Totok mencontohkan peristiwa tersebut dengan berkaca pada pengalama Pilpres 2019 lalu. Data yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jika sebanyak 440 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah meninggal dunia. Tak hanya itu, sebanyak 3.788 petugas juga jatuh sakit akibat Pemilu ini.

"Kalau Pilpres dan Pileg bareng sebenarnya tingkat kerawanannya tinggi sekali," ujar Totok Daryanto. "Mau dari sisi keamanan."

Petimbangan PAN juga tidak sampai disitu. Menurut Totok, jika penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif digelar secara bersamaan maka akan memunculkan bias dalam masyarakat. Pasalnya, masyarakat akan lebih fokus dengan Pilpres ketimbang Pileg.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberikan usulan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu guna memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Airlangga menilai rencana tersebut sebagai Laporan PertanggungJawaban (LPJ) di Munas Golkar.

Airlangga ingin memisahkan Pilpres dan Pileg demi mempertimbangkan kans kemenangan bagi Golkar. "Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru