Bawaslu Ingin Punya Kewenangan Seperti KPK, Mengapa?
Nasional

Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan ingin diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Apa alasannya menginginkan wewenang itu?

WowKeren - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baru-baru ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan keinginan agar lembaganya tersebut memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan begitu, dia berharap agar penindakan pidana pemilu bisa berjalan lebih efektif.


"Tentu memang yang kami harapkan ada kewenangan penyidikan, penuntutan ada di Bawaslu," ungkap Abhan. "Sehinga kami mempunyai penyidik dan penuntut sendiri seperti ketika halnya KPK sebelum terbit UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU hasil revisi)."

Saat ini, Abhan mengatakan bahwa proses penanganan pidana pemilu dilakukan oleh tiga pihak yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Ketiga pihak ini adalah Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan.

Menurut Abhan, forum ini tidak efektif karena seakan memiliki pemahaman yang berbeda. "Ini satu forum tapi kepalanya berbeda, jadi enggak efektif. Kalau mau efektif catatan kami di Sentra Gakkumdu, ya satu kepala saja, yaitu Bawaslu," ujar Abhan dalam acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta pada Kamis (5/12).

Ia kemudian mencontohkan kondisi saat KPK menangani tindak pidana korupsi, dimana semua penyidik dan penyelidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian tetap merujuk kepada satu kepala, yakni pimpinan KPK. Jika kewenangan seperti layaknya KPK ini diterapkan kepada Bawaslu, Abhan mengibaratkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus pidana berasal dari Bawaslu.

"Jadi perintah sprindik-nya (nanti) dari Bawaslu," kata Abhan. "Kalau (masih pakai sistem) Gakkumdu kan sprindik-nya dari Kapolri. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi dari Kapolda. Lalu Bawaslu kabupaten/kota dari Kapolres."

Abhan mengatakan bahwa Bawaslu akan mengusulkan penambahan kewenangan ini dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Iya benar (harus melalui revisi UU Pemilu) tetapi nanti tergantung di Senayan sana, mau memperkuat Bawaslu atau sebaliknya," ujar Abhan yang dilansir Kompas pada Kamis (5/12).

You can share this post!

Related Posts