WowKeren - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sempat dikabarkan akan menghapuskan dan merombak pelajaran Kilafah dan Jihad dalam pelajaran agama Islam. Hal ini karena menurutnya khilafah seringkali disalahpahami oleh siswa dan juga guru.

Namun, baru-bau ini Fachrul Razi memastikan bahwa tidak ada penghapusan materi khilafah dan jihad dalam mata pelajaran agama Islam. Ia mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya akan melakukan pemindahan materi khilafah dan jihad dari mata pelajaran fiqih ke sejarah.

"Itu hanya dipindahkan dari tadinya itu masuk ke (mata pelajaran) fiqih dipindahkan ke sejarah ya," ungkapnya yang dilansir Kumparan pada Senin (9/12). "Sejarah enggak boleh hilang, tapi (materi khilafah dan jihad) di fiqih tidak ada lagi."

Mendukung pernyataan Menag Fachrul Razi, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa materi khilafah tidak dihapus melainkan diberi perspektif baru. "Jadi fakta bahwa pernah ada khilafah dalam sejarah peradaban Islam itu tidak bisa ditutupi, itu fakta pernah ada dalam sejarah peradaban islam, mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai jatuhnya Turki Usmani pada tahun 1924, itu tetap akan disampaikan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelajaran khilafah akan diberi perspektif lain. "Tetapi akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia. Negara bangsa yang sudah memiliki konstitusi," tambahnya.

Kamaruddin menjelaskan bahwa pemberian perspektif baru tersebut bertujuan agar para guru dan juga siswa memahami konteks antara Indonesia dan sejarah Islam. "Jadi nasionalisme dan religiusitas harus ditanamkan bareng bersamaan pelajaran agama. Jadi pelajaran agama Islam akan berfungsi instrumental menanamkan nilai nilai keagamaan yang moderat nasionalis religius," ujarnya.

Kabar penghapusan pelajaran khilafah ini menimbulkan kontra dari berbagai pihak, diantaranya adalah Golkar. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa khilafah adalah salah satu khazanah pemikiran politik yang menjadi bagian dari catatan sejarah Islam sehingga tak perlu dihapus.