WowKeren - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus ujian nasional (UN) dan menjalankan program "Merdeka Belajar" masih menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Bahkan tak sedikit yang turut mendukung program tersebut namun masih memiliki catatan penting untuk menteri muda tersebut.

Seperti Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan jika pihaknya mendukung penghapusan UN bila dilakukan dengan kajian secara ilmiah dan betul-betul mendalam dengan semangat kemajuan pendidikan di Indonesia.

"Kami mendukung UN dihapus dengan catatan yang sangat keras, kebijakan itu tidak diambil karena ketergesaan," ujarnya di Surabaya, Minggu (15/12). "Karena ada menteri baru buat kebijakan baru."

Pasalnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan nasib anak bangsa. Masa depan sumber daya manusia Indonesia. Jangan sampai terombang-ambing kebijakan yang selalu berubah.

"Kami sampaikan, yang dipentingkan dari adanya kebijakan itu adalah betul-betul untuk mendukung dan mendorong kualitas pendidikan dan SDM kita, input dan output-nya," paparnya. Ia menambahkan agar wacana ini dapat membuat pelajar Indonesia semakin berkualitas dan tidak menjadi pemalas.

Sebelumnya telah diberitakan jika program "Merdeka Belajar" yang digagas oleh Nadiem tersebut mendapat dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua PB PGRI, Didi Suprijadi, mengungkap bahwa 70 persen dari masyarakat dan guru sebenarnya setuju bahwa UN dihapus. Hal ini didasarkan pada hasil survei tahun 2012 lalu.

"Urusan setuju tidak setuju kami dari PGRI, sudah kecil-kecilan, mengadakan survei," kata Didi di Jakarta, Sabtu (14/12). "Hampir seluruh guru 70 persen setuju UN diubah atau dihapus. Riset ini tahun 2012."