WowKeren - Video honorer DKI yang masuk got demi memperpanjang kontrak mereka tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak pun meminta agar dilakukan pemeriksaan terkait viralnya video tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jika hasil pemeriksaan tersebut telah keluar. Ia mengatakan jika lurah dan semua pihak yang terlibat dalam tes tersebut akan dibebastugaskan.

"Gini kejadian sudah seminggu yang lalu. Begitu ada kejadian, langsung siang itu juga saya instruksikan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/12). "Lurahnya langsung dinonaktifkan, semua yang terlibat diperiksa dan statusnya nonaktif. Hasil pemeriksaan sudah selesai dan mereka terbukti karena mereka akan dibebastugaskan. Kalau kemarin nonaktif. Sekarang dibebastugaskan."

Anies berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang tak beradab akan diberikan sanksi.

"Dan peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi semua bahwa, ketika ada proses pembelajaran, maka kerjakan cara yang beradab," katanya. "Kebiasaan-kebiasaan apa pun yang dilakukan di mana pun, walaupun sudah berkali-kali, kalau itu tidak menjaga prinsip keberadaban, maka tidak dilaksanakan dan akan diberi sanksi."

Ia juga mengatakan adanya laporan serupa yang terjadi di tempat lain yang akan segera ditangani. "Begini, begitu ada laporan, kita langsung proses. Jadi seperti kejadian kemarin langsung kami proses, bahkan sebelum jadi pembicaraan media," paparnya. "Belum viral di sosmed. Kami begitu ada peristiwa langsung kami tindak dan langsung di saat hari itu juga lurah dinonaktifkan."

Sebelumnya diketahui jika Lurah Jelambar Agung Triatmojo membenarkan bahwa ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tes fisik sesuai dengan prosedur kerja para honorer. Dia mengakui tindakan seperti yang terlihat dalam video salah.

"Awalnya memang para peserta sudah saya arahkan, panitia juga, saya barisin, kemudian saya amanatkan bahwa tes ini tidak jauh daripada tupoksinya PPSU yang akan dilaksanakan nanti, bahkan kalau misalkan ada dahan patah kemudian mereka harus naik pohon, tapi nggak mampu naik, dan harus naik, saya sudah larang itu, dan saya selalu melarang," terang Agung dilansir detikcom, Sabtu (14/12). "Kemudian di lapangan terjadi berbeda, ya sudah nasib saya, saya terima."

Lebih lanjut, ia mengatakan jika awal mula dilakukannya tes fisik tersebut lantaran Agung salah memahami surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Nomor 85/SE/2019 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Ia mengaku salah mempersepsikan surat edaran tersebut.