WowKeren - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali akan mencanangkan kebijakan baru. Mantan Wali Kota Bandung itu memastikan akan mewajibkan para pegawainya untuk membeli fasilitas perjalanan dinas secara daring atau online mulai tahun depan. Hal itu dilakukannya untuk merampingkan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kini dipimpinnya.

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, fasilitas perjalanan dinas seperti tiket pesawat atau penginapan lebih murah jika dibeli melalui aplikasi. Oleh karena itu, ia berencana untuk mewajibkan Pemprov Jabar membeli berbagai fasilitas perjalanan dinas melalui aplikasi online.

"Perjalanan dinas sekarang harus beli online itu satu keputusan besar," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro pada Kamis (26/12). "Selama ini masih tidak efisien karena dananya tidak sedikit yang dikelola oleh urusan itu."

Ridwan Kamil mengatakan bahwa selama ini pembelian fasilitas perjalanan dinas masih bersifat manual melalui agen perjalanan dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan jika melalui aplikasi. Kebijakan itu sekaligus juga untuk mempertegas visinya membawa program digitalisasi di Jabar.

"Selama ini masih ada yang belinya manual sehingga pas dibandingkan dengan online harganya terlalu mahal, untuk mengefisienkan tidak boleh ada manual lagi semua serba online sesuai visi Jabar Digital," ujar Ridwan Kamil. "Kadang kan harganya (manual) dua tiga kali lipat, beli tiket kan logikanya fluktuatif makin mepet makin mahal kita reformasikan itu."

Ridwan Kamil kemudian menjelaskan jika tahun 2020 Pemprov Jabar memiliki APBD senilai Rp 44 triliun yang telah disetujui oleh Kemendagri. Sementara itu, serapan anggaran tahun 2019 sudah mencapai 90 persen. Emil menyebut bahwa tahun depan ia bakal mengusung konsep tahun akselerasi dan inovasi Jabar. "Fokusnya mengebut yang sudah di-launching sehingga tahun 2021 tinggal memanen tahun prestasi," jelasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil memang diketahui tengah berupaya merampingkan anggaran di beberapa sektor untuk menggenjot program strategis seperti menggratiskan iuran bulanan peserta didik untuk tingkat SMA, SMK, dan Aliyah negeri. Salah satu anggaran yang dipangkas yakni dana hibah, bansos, serta perjalanan dinas.