Menteri BUMN 'Terseret' Kasus Jiwasraya, Gerindra Minta Jokowi Copot Erick Thohir
Nasional

Nama Menteri BUMN kerap diseret dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini membuat Waketum Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Erick Thohir.

WowKeren - kontroversi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal membayar klaim polis jatuh tempo senilai Rp12,4 triliun sempat menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan ini. Hal ini lantas membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut Arief, ada investasi Jiwasraya di saham-saham junk (sampah) hingga di atas 5 persen. Di mana saham tersebut diduga berkode ABBA yang disebut-sebut terkait dengan dengan PT Mahaka Group milik Erick Thohir.

“Nah, jika memang Joko Widodo presiden yang pro-perbaikan BUMN, sebaiknya Erick Thohir dicopot dulu sebagai Menteri BUMN, agar proses penyelidikan kasus Jiwasraya di Kejagung tidak terjadi conflict of interest,” ujar Arief di Jakarta, Kamis (26/12). Sementara itu, ia meminta agar DPR segera membentuk panitia khusus terkait Jiwasraya seperti penanganan kasus Bank Century.


“Ini penting agar semua terungkap ke mana saja dana Jiwasraya dibobol dan siapa saja yang menikmati," katanya. "Jangan sampai proses hukum terhadap kasus ini hanya terkena pada kroco-kroco saja, sementara aktor utama pembobolan tenang-tenang saja dan berlagak bersih di lingkaran Jokowi."

Lebih lanjut, Arief juga meminta agar DPR meminta pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena patut diduga lembaga itu tidak menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

“Tidak tertutup kemungkinan ada oknum di OJK yang juga menikmati pembobolan Jiwasraya," pungkasnya. "Kemudian, dua mantan direksi juga, Hary Prasetyo dan Hendrisman Rahim harus mau menjadi whistleblower. Jangan mau dijadikan wadal Jiwasraya."

Sebelumnya, Arief diketahui turut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil alih kasus yang diduga terkait dengan tindakan korupsi perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Ia juga menambahkan terkait adanya unsur politik yang kuat dalam kasus ini. "KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung yang sedang menyidik kasus dugaan mega korupsi PT Jiwasraya," katanya pada Kamis (26/12).

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait