WowKeren - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak sedikit menuai kritik dari sejumlah pihak. Terkait hal ini, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik angkat bicara.

Taufik menilai bahwa kritik yang dilayangkan pada tim tersebut cenderung tidak objektif. Menurutnya, kritik hanya didasari pada kebencian terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal menurutnya, kinerja tim tersebut baik-baik saja.

"Kalau melihat dari kacamata yang objektif, ya harusnya objektif (menilainya)," kata Taufik dilansir CNN Indonesia, Senin (30/12). "Tapi kalau melihatnya dengan kebencian, kurang bagus, ya jelek aja. Padahal menurut saya oke."

Menurut kacamata Taufik, pembangunan yang berlangsung di ibu kota selama ini berjalan baik-baik saja dan tepat waktu. Hal itu menurutnya, tak lepas dari kinerja TGUPP yang mendukung Anies dalam mewujudkan tercapainya tugas tersebut.

"Kinerja Pak Anies selama dua tahun ini kontrolnya kuat karena kerja TGUPP bagus," lanjut Taufik. "Selama ini kan dikritik kerjanya (TGUPP) apa."

Adapun penilaian tersebut berdasarkan pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut. Adanya predikat yang diberikan pada Pemprov DKI tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara tim TGUPP dengan Anies sudah berjalan baik sehingga menghasilkan pembangunan yang baik pula. Tak hanya itu, ia juga menyinggung anggaran belanja Jakarta yang memiliki modal lebih dari Rp 100 triliun selama dua tahun.

"Anggaran belanja modal Jakarta selama dua tahun juga lebih dari Rp 100 triliun," tutur Taufik. "Bahkan mendekati Rp 110 atau Rp 120 triliun. Di daerah, Rp 4 triliun aja Pemdanya ditangkap, berarti di sini aman. Artinya juga TGUPP kerjanya bagus."

Seperti diberitakan sebelumnya, TGUPP banyak dikritik mulai soal transparansi hingga tingginya gaji para anggotanya. Tak hanya itu, TGUPP juga dianggap kurang relevan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun untuk 2020 mendatang, TGUPP menganggarkan Rp 19 miliar untuk menggaji para anggotanya. Tak ayal jika hal ini sempat memicu polemik.