WowKeren - Situasi yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau semakin memanas. Pasalnya, Tiongkok baru-baru ini secara sepihak telah mengklaim kedaulatan atas perairan Natuna. Indonesia pun langsung melayangkan nota protes kepada Tiongkok terkait banyaknya kapal penjaga pantai dan penangkap ikan mereka di perairan Natuna.

Kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Pemerintah Indonesia segera membawa pelanggaran Tiongkok terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apalagi, saat ini Indonesia merupakan anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mestinya membawa masalah tersebut ke PBB," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha seperti dilansir dari CNNIndonesia, Minggu (5/1). "Sebab tidak hanya Indonesia, namun regional ASEAN juga terancam oleh manuver Tiongkok."

Syaifullah berpendapat jika langkah diplomasi lewat PBB sangat perlu dilakukan lantaran Tiongkok merupakan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lainnya, yakni Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. "Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi, sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut Tiongkok Selatan (di Natuna)," saran Syaifullah.

Menurut Syaifullah, klaim yang dilakukan Tiongkok melalui kapal-kapal mereka di wilayah perairan Indonesia merupakan upaya Negeri Tirai Bambu memamerkan kekuatan militernya ke dunia Internasional. Terlebih, kapal perang milik Amerika Serikat juga baru saja bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly yang merupakan Pulau buatan Tiongkok dekat Filipina.

"Ada kesan bahwa manuver China di perairan Natuna merupakan manuver balik Tiongkok," jelas politikus PPP ini. "(Muver balik) atas kapal selam dan pesawat tempur milik USA di kepulauan 'buatan' China sepekan sebelumnya."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan jika Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, tidak akan ada kompromi terkait klaim Tiongkok yang mengancam kedaulatan RI. "Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman seperti dilansir dari CNNIndonesia, Sabtu (4/1).