Pimpinan Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta menyatakan bahwa pihaknya tidak sedang berupaya untuk menekan kebebasan pers. Yang jelas, PDIP merasa dipojokkan dengan pemberitaan terkait kasus tersebut.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 17 Januari 2020 - 14:30 WIB
WowKeren - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendatangi Gedung Dewan Pers untuk melakukan audiensi dan konsultasi. Hal itu menyusul banyaknya pemberitaan yang dianggap merugikan pihaknya terkait dugaan kasus suap yang menyeret nama mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Pimpinan Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta menekankan bahwa pihaknya tidak sedang berupaya menekan kebebasan pers. Ia menyatakan bahwa pihaknya merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan yang ada.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan sangat dipojokkan," kata Wayan di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). "PDIP sangat dirugikan demikian rupa, tapi toh kami harus mengulang-ulang, kami tidak sedang mengancam kebebasan pers."
Meski demikian, ia enggan menyebut media mana maupun pemberitaan seperti apa yang menurutnya merugikan PDIP. Yang jelas menurutnya, seharusnya praktik jurnalistik berjalan sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik.
Ia menilai bahwa PDIP seolah-olah menjadi sasaran tembak fitnah dan framing yang merugikan terkait kasus suap. Oleh sebab itu, kehadirannya itu untuk mencari keadilan. Ia tidak ingin ada berita bohong ataupun yang belum dikonfirmasi kebenarannya.
"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas," tutur Wayan. "Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi. Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak."
Sementara itu Ketua Tim Pengacara Teguh Samudra mengatakan bahwa pihaknya belum mengajukan laporan resmi terhadap perusahaan pers yang disebutkan telah merugikan parpolnya saat ini. "Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," kata Teguh.
(wk/zodi)
