Iuran BPJS Kesehatan Naik Bikin Menjerit, Menkes Janji Bakal Evaluasi
Nasional
Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan menjadi salah satu hal yang paling banyak menuai protes masyarakat pada 2020 ini. Menanggapinya, Menkes Terawan pun membuka opsi akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

WowKeren - Indonesia menyambut tahun 2020 dengan sejumlah kenaikan harga, termasuk iuran peserta BPJS Kesehatan. Sebagai pengingat, peserta kini dibebankan iuran yang besarnya dua kali lipat nominal sebelumnya.

Tak pelak kebijakan itu membuat publik menjerit. Tak hanya dari kalangan masyarakat, banyak pejabat daerah yang juga merespons negatif kebijakan tersebut. Mereka meminta agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda sampai pelayanan di rumah sakit membaik.


Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun ikut angkat bicara. Terawan mengaku akan membicarakan lebih lanjut masalah tersebut dengan Komisi IX DPR RI.

"Senin (20/1) ada RDP (Rapat Dengar Pendapat) mengenai itu. Kpeutusannya ada di sana. Tunggu saja Senin akan diputuskan apa, karena itu regulasi," jawab Terawan, dilansir dari Detik News, Senin (20/1).

Menurut Terawan, dalam RDP itu akan dibahas keluhan-keluhan dari masyarakat usai pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Nanti dari pihak BPJS Kesehatan lah yang akan menindaklanjuti.

"Yang memutuskan rapat kerja itu adalah kita mau mendengarkan. BPJS mau menjawab apa di sana, karena itu rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti oleh BPJS," terang Terawan. "Jadi keputusannya besok Senin, apa yang mau dilakukan."

Sebelum rapat ini digelar, Komisi IX memang telah mengadakan RDP dengan segenap pejabat daerah dan asosiasi pelayanan kesehatan. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Lukman Said, meminta agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda. Kalaupun memang hendak dinaikkan, sistem pelayanan BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu ditingkatkan.

"Pegawainya jangan marah-marah ke peserta BPJS," ungkap Lukman, dilansir dari CNBC Indonesia. "Lalu (BPJS Kesehatan) dikasihnya ke rakyat miskin, (tetapi) banyak orang miskin yang tidak dapat BPJS itu tidur di luar."

Permintaan agar pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memang disuarakan oleh banyak pihak. Seperti diantaranya Partai Gerindra dan pengamat ekonomi. Selain membebani masyarakat, kenaikan iuran ini dinilai tak efisien dalam mengatasi masalah yang ada.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts