Pada dasarnya, BPJS Kesehatan memang tidak bisa disamakan dengan perusahaan asuransi yang mana tujuannya adalah untuk meraup keuntungan, sehingga wajar saja jika mengalami defisit.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 21 Januari 2020 - 14:02 WIB
WowKeren - Masalah defisit BPJS Kesehatan yang tak kunjung usai masih menjadi sorotan. Buntut dari kondisi ini, lembaga tersebut memutuskan untuk menaikkan iuran guna menutupi defisit yang ada.
Namun, Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning justru memberi pernyataan yang mengejutkan. Ribka menyebut bahwa BPJS Kesehatan memang dirancang untuk defisit.
Sehingga, BPJS tidak bisa disamakan dengan asuransi pada umumnya yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Karena pada dasarnya, tujuan pemerintah mengadakan BPJS Kesehatan adalah untuk memberikan jaminan sosial pada rakyatnya yang mana hal ini sudah menjadi tugas negara.
"BPJS Kesehatan itu memang hibah," kata Ribka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1). "Niat negara adakan BPJS Kesehatan sebagai jaminan sosial, bukan asuransi. Itu tanggung jawab negara."
Sementara itu perihal defisit yang dialami oleh BPJS saat ini, menurutnya jumlah itu masih sangat kecil dibandingkan dengan yang pernah dibahas pada Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, ia mengaku heran dengan pemerintah yang selalu menuturkan bahwa BPJS selalu mengalami defisit.
Menurutnya, pemerintah seharusnya justru menanggung semua perawatan di kelas III, terlepas itu rumah sakit pemerintah atau swasta. "Seharusnya, pemerintah menanggung semua perawatan di kelas III, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Bahkan kata pakar jaminan sosial Hasbullah Thabrany seharusnya bisa sampai kelas II," lanjut Ribka.
Jika dilihat dari sudut pandang asuransi, BPJS Kesehatan tentu berbeda, mengingat perusahaan asuransi dirancang untuk mendapat keuntungan. Sedangkan tidak demikian halnya dengan BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, adalah hal wajar jika BPJS Kesehatan mengalami defisit.
"Kalau bicara dari sudut pandang asuransi memang tidak akan untung," tutur Ribka. "Itu tanggung jawab negara. Kalau ada orang yang mau membayar mandiri ya biarkan saja mereka membayar."
(wk/zodi)
