Dalam proyek pembangunan ibu kota baru, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mencari pinjaman, melainkan mendatangkan investor asing untuk ikut andil.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 21 Januari 2020 - 14:57 WIB
WowKeren - Partai Demokrat ikut menanggapi langkah pemerintah yang membuka keterlibatan pihak asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Irwan mempertanyakan konsep investasi asing yang bukan merupakan utang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nantinya, pemerintah tidak akan mencari pinjaman, melainkan mengedepankan konsep kerja sama investasi dengan negara asing. Irwan menilai bahwa pernyataan ini tidak disertai dengan konsep yang jelas.
"Pernyataan itu tentu belum cukup," kata Irwan dilansir CNN Indonesia, Selasa (21/1). "Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat konsepnya seperti apa."
Menurutnya, kepala negara seharusnya bisa memberikan pemaparan yang lebih detail terkait proyek pembangunan ibu kota. Misalnya mengenai jadwal pembangunan, total kebutuhan anggaran, sumber anggaran, hingga potensi dugaan untuk menjual set negara.
Irwan mengatakan bahwa sudah menjadi tugas negara untuk menyampaikan kejelasan rencana tersebut. "Semua pertanyaan itu harus dijawab dan disampaikan ke rakyat Indonesia secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," kata anggota Komisi V DPR RI itu.
Meski demikian, ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak akan mencari pinjaman dalam membangun ibu kota baru. Hal itu mengingat utang Indonesia yang sudah menggunung, meski tanpa pembangunan ibu kota baru.
"Tentu kita patut apresiasi, karena itu artinya tidak makin membebani utang luar negeri yang sudah demikian membengkak dari tahun ke tahun," kata Irwan. "Setelah sebelumnya berkurang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."
Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera juga sempat menanggapi langkah pemerintah yang satu ini. Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris menilai bahwa pemerintah Jokowi tengah mengambil risiko besar dengan melibatkan asing dalam pembangunan ibu kota baru.
"Pemerintah sedang mengambil risiko besar," kata Handi dilansir CNN Indonesia, Selasa (21/1). "Dalam membiayai Ibu Kota Negara (IKN) lewat mekanisme investasi via perbankan asing, yakni Softbank."
(wk/zodi)
