Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris menilai langkah pemerintah yang menggandeng pihak asing untuk membangun ibu kota baru bukanlah tanpa risiko.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 21 Januari 2020 - 13:40 WIB
WowKeren - Dalam proyek ibu kota baru nantinya, pemerintah telah menggandeng sejumlah investor asing untuk dilibatkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menunjuk tiga figur asing sebagai dewan pengarah pembangunan.
Terkait hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut angkat bicara. Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris menilai bahwa pemerintah Jokowi tengah mengambil risiko besar dengan melibatkan asing dalam pembangunan ibu kota baru.
"Pemerintah sedang mengambil risiko besar," kata Handi dilansir CNN Indonesia, Selasa (21/1). "Dalam membiayai Ibu Kota Negara (IKN) lewat mekanisme investasi via perbankan asing, yakni Softbank."
Handi belum mengetahui secara pasti skema hubungan timbal balik antara pemerintah RI dengan pihak Softbank. Menurutnya, skema timbal balik tersebut nantinya tak jauh-jauh dari pemberian konsesi lahan untuk dikelola Softbank di ibu kota baru.
Jika memang benar demikian, maka hal itu berpotensi sangat berisiko. "Seberapa besar lahan yang akan diberikan? Apa dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional," tegas Handi.
Adapun nilai investasi yang rencananya akan ditanamkan Softbank di IKN yang baru tersebut mencapai Rp 420 triliun. Handi khawatir jika hal ini akan membuat separuh lahan di ibu kota akan dikelola oleh perusahaan tersebut. Jika sudah begini maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya ketimpangan sosial.
"Bisa bayangkan nanti, hampir semua lembaga pendidikan, kesehatan dan hotel dimiliki oleh asing semua," lanjut Handi. "Sementara kondisi di sekitar ibu kota perlu dibenahi. Jadi akan timbul ketimpangan yang sangat luar biasa sekali."
Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa pemerintah tidak akan perlu mengutang dalam membangun ibu kota baru. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan akan mengedepankan unsur kerja sama. Dimana dalam hal ini Indonesia akan mencari investor untuk diajak berkontribusi.
"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1). "Nggak ada (pinjaman) jadi semua kerja sama."
(wk/zodi)
