Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa untuk kebutuhan investasi sendiri, ibu kota baru membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun namun hal itu akan diwujudkan dengan skema kerja sama.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 18 Januari 2020 - 08:48 WIB
WowKeren - Banyak hal yang harus direncanakan mulai sekarang untuk mempersiapkan infrastruktur di ibu kota baru. Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan bahwa dalam pembangunan tersebut tidak akan menggunakan dana pinjaman.
Jokowi mengatakan bahwa pembangunan di ibu kota baru nantinya akan mengedepankan unsur kerja sama. Dimana dalam hal ini Indonesia akan mencari investor untuk diajak berkontribusi.
"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1). "Nggak ada (pinjaman) jadi semua kerja sama."
Kebutuhan investasi di ibu kota baru ini diperkirakan akan mencapai Rp 466 triliun. Untuk itu, mantan Wali Kota Surakarta tersebut menuturkan bahwa pemerintah memiliki beberapa bentuk skema kerja sama. Skema kerja sama tersebut bisa berbentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sampai dengan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).
Hal inilah yang melatarbelakangi Jokowi untuk menunjuk tiga figur asing untuk menjadi dewan pengarah di pembangunan ibu kota baru nantinya. Dengan mempercayakan tugas dewan pengarah ke tiga figur asing tersebut, Jokowi berharap hal itu bisa menjadi magnet bagi investor asing lainnya.
Adapun ketiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed, CEO SoftBank Corp Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair. Menurut Jokowi, ketiganya adalah orang yang sudah memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan lagi di kancah internasional.
"Arahnya ke sana, saya lihat beliau ini Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, Masayoshi Son, Tony Blair orang-orang yang punya reputasi baik di dunia internasional," kata Jokowi.
Untuk klaster pemerintahan, akan tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Klaster yang dimaksud meliputi sejumlah fasilitas umum.
"Klaster pemerintahan yang 100 persen akan dibangun APBN," jelas mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. "Klaster kesehatan ada rumah sakit, klaster pendidikan ada SD, SMP, SMA, sampai universitas yang kita harapkan kelas dunia semua."
(wk/zodi)
