Surat Iuran RW Dua Kali Lipat 'Nonpribumi' Jadi Viral, Ini Kata Pemkot Surabaya
Nasional

Surat iuran Rukun Warga (RW) 03 Dukuh Tlogo Tanjung, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri viral usai membedakan 'pribumi' dan 'nonpribumi'. Pemkot Surabaya pun turut buka suara soal permasalahan tersebut.

WowKeren - Warga Surabaya baru-baru ini digegerkan dengan kemunculan surat edaran yang mengatasnamakan Rukun Warga (RW) 03 Dukuh Tlogo Tanjung, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri. Di mana dalam surat tersebut mengatur iuran warga dengan mencantumkan istilah pribumi dan non pribumi.

Tak sampai di situ, bahkan dalam surat tersebut diterangkan jika warga nonpribumi diwajibkan membayar iuran dua kali lipat jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat. Sontak saja, munculnya surat edaran tersebut menuai kecaman dari masyarakat.


Merespon kabar tersebut, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, istilah nonpribumi yang dimaksud RW 03 adalah warga pendatang dan penggunaan diksi tersebut sebenarnya tak ada kaitannya dengan rasisme.

“Kalau, maaf, terkait pribumi dan nonpribumi kami tadi komunikasi dengan camat, lurah juga,” ungkap Febri, Selasa (21/1). "Ini kan masyarakat definisi mereka sendiri jadi tidak ada maksud untuk seperti itu (rasis)."

“Maksudnya pribumi itu warga sekitar. Mungkin karena tidak semua pemahamannya sama (jadi kontroversi)," imbuhnya. "Nonpribumi itu pendatang itu enggak berkaitan dengan ras."

Lebih lanjut, Febri menyebutkan adanya kesalahan prosedur dalam surat edaran yang telah viral tersebut. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang pemilihan RT/RW dan Perwali Tahun 2018 No 29, musyawarah yang dilakukan oleh RT/RW adalah sah. Namun, harus melalui evaluasi dari kelurahan sebelum diedarkan.

Mestinya, surat itu diserahkan kepada pihak kelurahan setelah dilakukan kesepakatan warga. Kemudian, oleh lurah dilakukan evaluasi kembali terhadap kesepatan warga yang sudah tertuang dalam surat edaran itu.

Ia menilai jika terjadi human error, sehingg surat tersebut bisa beredar di masyarakat sebelum dilegalkan oleh pihak kelurahan. “Tadi kami komunikasi dengan camat dan lurahnya. Memang RW 03 mengeluarkan surat seperti itu, nanti juga kan ternyata belum melalui proses sesuai dengan Perda," jelasnya. "Memang itu untuk terkait iuran, itu di Perda memang ada Perda (terkait aturan untuk ) RT/RW dapat melakukan penarikan iuran itu."

“Sebelum dia menyampaikan kepada masyarakat harus terverifikasi oleh lurah seperti itu Nah ini kan RW-nya baru baru dilantik toh, sepertinya lupa mengikuti prosedurnya,” pungkasnya.

(wk/nidy)

You can share this post!

Related Posts