Terpilihnya putri Presiden ke-4 RI Gus Dur, Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia membuat PKS menyoroti adanya praktek 'bagi-bagi jabatan'. Benarkah?
- Nidya Putri
- Kamis, 23 Januari 2020 - 11:33 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Ari Askhara usai tersandung skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Selain itu, Erick juga menempatkan eks Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama. Sedangkan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid ditempatkan menjadi Komisaris Independen.
Ditunjuknya putri Gus Dur sebagai Komisaris Independen PT Garuda nampaknya menjadi sorotan sejumlah pihak. Seperti Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang justru meminta agar Yenny menunjukkan kinerja yang baik sehingga tidak menciptakan prasangka buruk.
"Mbak Yenny dan Mas Triawan Munaf mesti menunjukkan kinerja yang baik," kata Mardani, Kamis (23/1). "Untuk buktikan bahwa penunjukan itu bukan bagi-bagi jabatan."
Mardani menilai jika terpilihnya Yenny tersebut diduga melibatkan latar belakang politik di mana ia merupakan pendukun Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu. Lebih lanjut ia meminta agar putri Gus Dur tersebut menampilkan kerja yang ciamik dan tidak membuat Garuda merugi usai menjabat.
"Jika Garuda masih merugi dan pelayanan belum memuaskan, persepsi bagi-bagi jabatan benar," kata Mardani. "Saya pribadi mendoakan keduanya bekerja dengan baik."
Sementara itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa kehadiran Yenny sebagai Komisaris diharapkan mampu menyelesaikan persoalan isu perempuan. Meski demikian, Arya tidak merinci isu perempuan mana yang ia maksud. Namun, ia menepis Yenny dipilih untuk mengurus kasus "gundik".
"Diharapkan salah satunya isu perempuan bisa terselesaikan juga di Garuda," ujar Arya. "Bukan masalah gundik."
(wk/nidy)
