Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai ada kejanggalan dalam proyek revitalisasi sisi selatan Monas tersebut.
- Bertilia Puteri
- Senin, 27 Januari 2020 - 16:48 WIB
WowKeren - Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di Jakarta kini tengah menuai sorotan. Pasalnya, sisi selatan monumen yang menjadi ikon DKI Jakarta sekaligus Indonesia itu digunduli dalam proyek tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, lantas melakukan sidak proyek revitalisasi ini. Saat sampai di kawasan Monas, Prasetyo pun mengaku kaget. "Saya pikir Monas daerah ring satu, daerah penyerapan, dan tata ruang RPTRA-nya ini ruang hijau, kok dibuat seperti ini?" tutur Prasetyo di lokasi pada Senin (27/1) hari ini.
Menurut Prasetyo, ada kejanggalan dalam proyek revitalisasi sisi selatan Monas tersebut. Pasalnya, sebelum proyek dimulai biasanya rencana revitalisasi dibuat terlebih dahulu. Namun proyek revitalisasi ini disebut menyusun anggaran terlebih dahulu.
"Di sini juga ada suatu keanehan. Harusnya kan rencananya dulu, berapa anggarannya, baru dianggarkan. Nah ini enggak," ungkap Prasetyo. "Dibuat anggarannya dulu, baru perencanaan. Ini kan terbalik."
Selain itu, Prasetyo juga menyebut bahwa proses yang berlangsung saat ini tidak seperti rencana yang diajukan kala nggaran revitalisasi Monas disahkan. Oleh sebab itu, Prasetyo meminta agar seluruh jajaran yang terlibat dalam revitalisasi Monas menghadap DPRD DKI terlebih dahulu.
"Izin Monas ini kan bukan DKI tok (saja), ini kan terkait banyak, pemerintah pusat," jelas Prasetyo. "Soalnya, judulnya revitalisasi pada saat saya yang ketok palu dengan anggaran, enggak begini lho. Bunyinya enggak begini."
Lebih lanjut, Prasetyo mengaku memiliki hak untuk menghentikan perancangan anggaran revitalisasi Monas. "Saya berhak menyetop (revitalisasi Monas). Menyetop di dalam perancangan anggaran. Besok, ke depan, saya enggak mau bahas kalau dia tidak menghargai saya. Pemerintah daerah ada dua lho, eksekutif dan legislatif. Harus diajak ngomong, sama-sama kita duduk bareng," ujar Prasetyo.
Monas sendiri disebut bukan hanya di bawah kewenangan DKI saja, melainkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sebelum proyek revitalisasi dimulai seharusnya ada koordinasi antara Pemda dengan pemerintah pusat.
"Ini enggak ada koordinasinya," pungkas Prasetyo. "Baru kemarin saya dengar, saya lihat, saya baca di media sosial, bahwa Sekda datang ke Setneg."
(wk/Bert)
