WowKeren - Kasus gagal bayar polis asuransi BUMN, Jiwasraya memang masih bergulir panas. Apalagi belakangan terungkap adanya "aroma" megakorupsi oleh mantan petingginya di balik kasus gagal bayar tersebut.

Pemangku jabatan lintas bidang pun berusaha ambil bagian dalam penyelesaian masalah ini. Salah satunya DPR RI yang bersikeras membentuk Panitia Khusus Jiwasraya, suatu keinginan yang terus ditolak oleh Kementerian BUMN.

Namun pada akhirnya tak ada yang membendung keinginan DPR itu. Pasalnya kekinian dilaporkan DPR membentuk Panitia Kerja Jiwasraya, melibatkan nyaris semua fraksi yang ada di Senayan kecuali Partai Demokrat.

Fenomena ngototnya DPR membentuk Pansus Jiwasraya itu pun lantas ditanggapi oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Lewat pernyataan resminya yang dirilis lewat Facebook, SBY awalnya mengungkapkan sikap kalemnya kendati kerap dipojokkan dengan isu Jiwasraya. Ia mengaku percaya kebenaran akan datang meski terlambat.

Namun ia mengungkap ada ketidakberesan dalam pembentukan Pansus Jiwasraya. Sebab menurut informasi dari "mata dan telinga" di Senayan, SBY mengaku mendengar fakta mengerikan yang sukses membuatnya terperanjat. Apakah itu?

"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas," tulis SBY, Senin (27/1). "Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik."

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'," imbuhnya. "Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini."

Menurut SBY, setidaknya ada tiga tokoh yang ditargetkan untuk jatuh akibat kasus Jiwasraya ini. Mengejutkannya lagi, Pansus pun seperti dibentuk untuk mengaitkan skandal Jiwasraya dengan Jokowi.

"Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab," kata SBY. "Presiden Jokowi juga harus dikaitkan."

SBY pun berharap agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan lebih lanjut. Azas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan selama proses hukum belum membuktikan apapun.