WowKeren - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendoakan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat menjadi Presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Pernyataan Mahfud tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Partai Gerindra.

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan Tito dapat menjadi Presiden pada 2024 mendatang saat melakukan pidato di sela acara launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Surabaya. Ia memuji sosok Tito sebagai seorang pekerja keras yang cerdas.

"Pada 2010, saya melihat beliau (Tito) di TV, anak ini kok cerdas sekali. Saya tanya dari mana, ternyata dia dari Palembang, saya tanya murid saya, 'Eh, kamu kenal ndak?' (Dijawab) 'Kenal, dia orang hebat. Pasti suatu saat tahun 2022 beliau akan jadi Kapolri'," kenang Mahfud di Grand City Surabaya, Jumat (31/1). "Ternyata lebih cepat, 2016 beliau sudah jadi Kapolri. Dan sekarang jadi Mendagri, 2024 mudah-mudahan jadi presiden."

Juru Bicara Gerindra, Habiburokhman lantas memberikan respons menohok dengan mengatakan jika Pemilu masih begitu jauh ibarat negara Belanda. "Saya pikir, ya, Belanda masih jauh," kata Juru Bicara Gerindra, Habiburokhman seperti dilansir dari Detik, Jumat (31/1).

Habiburokhman menegaskan jika partainya sama sekali tidak tertarik untuk memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024 mendatang seperti yang diutarakan Mahfud. Meski demikian, ia mempersilahkan jika Mahfud sudah memberikan dukungan maupun pernyataan terkait Pemilu empat tahun mendatang.

"Artinya, Pemilu 2024 itu kan masih lama, ya. Kami nggak mau terburu-buru merespons pernyataan terkait kepemiluan," tegas Habiburokhman. "Biasa saja. Silakan (bicara capres), itu haknya beliau (Mahfud), ya. Kami juga ndak mau ribet, ya."

Selain itu, Habiburokhman juga menanggapi terkait status Tito yang sama sekali bukan merupakan kader dari partai manapun. Hal tersebut dinilai sebagai batu sandungan Mantan Ketua Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu dalam mencalonkan diri sebagai wapres.

"Ada mekanismenya semua kan. Ada Undang-Undang Partai Politik, ada Undang-Undang Pemilu. Mungkin nanti Undang-Undang Pemilu bisa berubah. Ya kita lihat saja nanti," ujar Habiburokhman. "Masa kerja pemerintah kan 5 tahun. Ya silahkan saja dimaksimalkan dan diberlakukannya, kan juga 5 tahun. Silahkan saja."

Habiburokhman lantas menekankan yang terpenting, Gerindra saat ini hanya fokus menjalankan tugas dan fungsinya saja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menegaskan jika Gerindra sejauh ini akan memberikan perannya yang besar baik di parlemen maupun kementerian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Kalau kami sendiri, Partai Gerindra, fokus, ya, melaksanakan fungsi kami," ucap Habiburokhman. "Baik di parlemen maupun di dua kementerian, bagaimana keberadaan kami bisa bermanfaat semaksimal mungkin buat umat."