Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron menduga ada campur tangan pemerintah terkait pembentukan panja, dimana banyak fraksi yang justru beralih untuk mendukung pembentukannya.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 03 Februari 2020 - 14:36 WIB
WowKeren - Partai Demokrat menilai pemerintah bersikap membatasi fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelesaikan kasus keuangan PT Jiwasraya (Persero). Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron.
Herman menduga bahwa pemerintah memang berkeinginan agar pansus tidak dibentuk. Sebaliknya, mereka memilih membentuk panitia kerja (panja). Menurutnya, pembentukan panja tersebut untuk menghindari kegaduhan yang mungkin muncul.
"Nah ada pembatasan oleh pemerintah supaya bermain di panja," kata Herman di Jakarta, Minggu (2/2). "Itu tentu barangkali belum terbuka saja. Mungkin khawatir gaduh."
Oleh sebab itu, Herman mengaku heran. Pasalnya, saat ini justru ada banyak fraksi di DPR yang lebih memilih untuk membentuk panja ketimbang pansus. Padahal sebelumnya, lumayan banyak fraksi yang mendukung pembentukan pansus. "Tapi kan kalau melihat sejarahnya, 2019 hampir tiap fraksi ingin membentuk Pansus," kata dia.
Oleh sebab itu, ia menduga ada campur tangan pemerintah terkait pembentukan panja, dimana banyak fraksi yang justru beralih untuk mendukung pembentukannya. Meski demikian, Herman optimis bahwa pansus hak angket Jiwasraya akan terwujud.
Terlebih lagi, kata dia, penanganan hukum oleh Kejaksaan sudah dilakukan terhadap para tersangka atas kasus tersebut. "Kalau sekarang penanganan hukum sudah dilakukan terhadap direksi dan pemain saham di dalamnya. Terbuka peluang juga Pansus bisa kita wujudkan," lanjut Herman.
Oleh sebab itu, Herman terus berupaya untuk mendapatkan dukungan dari fraksi lain agar ikut memperjuangkan pembentukan pansus. Panja, dinilainya kurang efektif dalam menguak kasus Jiwasraya. "Selebihnya bahwa kami ingin menggugah perasaan saja. Bahwa penyelesaian Jiwasraya ga cukup lewat Panja. Harus lebih ada pansus," imbuh Herman.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembentukan panitia khusus atau pansus tidak diperlukan dalam menyikapi skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Jadi sekarang bolanya ada di panja tiga komisi tadi. Mereka akan bekerja maksimal, jadi tidak perlu pansus," kata Puan melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1).
(wk/zodi)
