Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa WNI yang baru pulang dari Wuhan juga warga negara yang berhak mendapat perlindungan dan keselamatan sehingga semua harus bahu-membahu tolong menolong.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 04 Februari 2020 - 07:52 WIB
WowKeren - Ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja dievakuasi dari Tiongkok tengah menjalani proses observasi di Natuna. Langkah pemerintah yang satu ini sebelumnya mendapat penolakan dari warga setempat.
Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat bicara mengenai hal ini. Ia mengingatkan pemerintah agar mampu melakukan observasi dengan baik sekaligus menjaga stabilitas keamanan masyarakat Natuna. Ia berharap agar masyarakat Natuna tetap nyaman sehingga ia meminta agar semua kementerian terkait untuk bisa melakukan antisipasi yang tepat.
Ia tidak ingin jika proses observasi WNI di Natuna justru menimbulkan kegaduhan publik. "Jangan sampai hal ini kemudian membuat ada kegaduhan sosial yang terjadi di Natuna," kata Puan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).
Puan mengingatkan bahwa WNI yang baru pulang dari Wuhan juga warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dan keselamatan. Sehingga semua rakyat harus bahu-membahu tolong menolong satu sama lain begitu juga dalam mengantisipasi ancaman virus yang masih belum ditemukan vaksinnya ini.
"Ini adalah bagaimana kita sebagai satu bangsa harus bisa bersatu," lanjut Puan. "Untuk bisa mengantisipasi dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjaga NKRI."
Terkait langkah pemerintah yang satu ini, Puan yakin bahwa hal itu sudah dilakukan sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Siapapun yang pulang dari Wuhan harus menjalani masa isolasi dan juga diobservasi di suatu tempat dan pemerintah pun akhirnya memilih Natuna sebagai lokasi tujuan para WNI tersebut didaratkan.
Selain itu, Puan yakin jika langkah yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan analisis keamanan dan kesehatan. berdasarkan informasi yang didapatnya, jarak antara tempat observasi tersebut dengan permukiman penduduk adalah sejauh 6 kilometer.
"Saya dengar juga dari laporan yang ada bahwa radius yang sudah diperkirakan atau sekarang ini dilakukan adalah minimal 1 km sampai 6 km," lanjut Puan. "Yang mana tentu saja itu jauh dari lingkungan masyarakat, jadi harusnya semua hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah."
(wk/zodi)
