Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan jika pihaknya menemukan 109 lubang yang merupakan bekas tambang di lahan yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur.
- Nidya Putri
- Rabu, 05 Februari 2020 - 12:29 WIB
WowKeren - Pemerintah tengah melakukan pengerjaan pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yang ada di Kalimantan Timur pada tahun 2020 ini. Meski begitu, tak sedikit kendala yang harus dihadapi untuk mengejar pembangunan ibu kota negara baru ini.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan jika ada 109 lubang bekas tambang yang berada di wilayah sekitar kawasan calon pengganti DKI Jakarta itu. Lubang-lubang ini dinilai menghambat proses pembangunan.
"Ada 109 lubang tambang, baik dalam skala kecil maupun besar," ujar Suharso saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2). "Butuh biaya besar untuk reklamasi termasuk revegetasi penanaman ulang."
Kendati demikian, Suharso menyebutkan beberapa opsi dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Seperti pemerintah akan menggandeng pihak swasta dalam melakukan perbaikan lubang-lubang tersebut. Selain itu, masyarakat lokal juga akan dikerahkan dalam melakukan revegetasi lubang tambang.
"Solusinya adalah mengidentifikasi dulu," terangnya. "Dilakukan kerja sama dengan swasta, kemudian penanaman dengan tanaman lokal, pemberdayaan masyarakat lokal dalam reklamasi dan penanaman kembali."
Dari segi pembiayaan, terdapat dua strategi yang dapat diambil oleh pemerintah. Pertama, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Dengan bentuk-bentuk BOT (bangun-guna-serah/build- operate-transfer), BTO, dan sebagainya," ucapnya. Kedua, Suharso menyebutkan konsep model bisnis pelanggan atau subscription.
Sayangnya, ia tak menjelaskan lebih lanjut seperti apa konsep pelanggan tersebut ataupun detail terkait total pembiayaan dari proyeksi upaya menutup lubang-lubang tambang.
Sebelumnya, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur telah memberikan "restu" kepada pemerintah untuk membangun ibu kota negara yang baru di "tanah"nya. Namun, mereka meminta agar pemerintah juga melibatkan warga adat dayak dalam pembangunannya.
(wk/nidy)
