WowKeren - Rencana pemulangan 660 WNI eks ISIS ke Tanah Air menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memberikan sinyal tidak akan memulangkan para WNI tersebut.

Senada, sikap serupa rupanya ditunjukan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden yang juga Ketua Umum (Ketum) PKPI, Diaz Hendropriyono. Diaz mendukungjika WNI mantan partisipan ISIS agar tak dipulangkan ke Indonesia.

“Sejalan dengan Presiden, saya dengan tegas menolak jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia,” ungkap Ketum yang juga menjabat sebagai Stafsus Presiden Bidang Isu Strategis ini dalam keterangannya, Kamis (6/1).

“Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri," lanjutnya. "Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat beresiko untuk negara."

Diaz mengatakan jika keputusan untuk memulangkan WNI eks teroris itu masih dikaji hingga kini. Selain itu, ia juga menceritakan jika banyak WNI eks teroris yang meminta untuk kembali ke Tanah Air, kecuali satu orang.

“WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo," paparnya. "Dia memilih tinggal di sana dari pada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan-perubahan lain akhir-akhir ini."

Perlu diketahui, Hambali ialah terduga teroris yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta tahun 2003. Diaz lantas mengatakan jika pemerintah perlu memberikan sikap yang sama dalam menyikapi ISIS dan para mantan simpatisannya.

“Artinya yang mau saya sampaikan, perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan," tutupnya. "Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi."

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon rupanya tidak setuju dengan Jokowi terkait isu ini. "Menurut saya tidak tepat," tutur Fadli setelah menghadiri acara peringatan HUT Gerindra yang ke-12 di Jakarta Selatan pada Kamis (6/2) hari ini. "Karena bagaimanapun mereka itu warga Indonesia."