WowKeren - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan sertifikat SNI ISO 37001 sebagai opsi bagi perseroan BUMN untuk memvalidasi bahwa mereka telah menegakkan manajemen anti suap. Namun, apa jadinya jika sertifikat ini justru diperjualbelikan secara online?

Dilansir CNN Indonesia, Jumat (28/2), sertifikat tersebut ditemukan dijual secara online melalui e-commerce. Sertifikat tersebut dijual seharga Rp 11 juta.

Dalam Surat Edaran Nomor SE- 2 /MBU/ 07/2019 yang ditandatangani mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan diterbitkan sejak 29 Juli 2019 lalu, sertifikat tersebut sifatnya opsional. Namun, oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kepemilikan tersebut diubah dari opsional menjadi wajib bagi seluruh BUMN. Adapun Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Nomor: S-17/S.MBU/02/2020.

Namun sayangnya, aturan baru tersebut rupanya belum bisa efektif untuk membersihkan BUMN secara keseluruhan. Itu lah yang disampaikan oleh Pengamat BUMN dan Direktur Visi Integritas Ade Irawan. Hal itu terbukti dari adanya sertifikat yang dijual secara online. "SNI 37001 saja bisa dibeli di Tokopedia," kata Ade masih dilansir CNN Indonesia.

Oleh sebab itu, ia meminta agar Kementerian BUMN bisa lebih tegas dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut. Bahkan jika perlu, dilakukan penyelidikan oleh kementerian. "Saya rasa ini perlu dicek dan dilakukan penegasan serta penyelidikan oleh kementerian," ungkap Ade.

Ade menilai bahwa sertifikasi ini sebetulnya bisa menjadi langkah bagus, namun tidak sepenuhnya bisa membersihkan BUMN dari praktik korupsi. Sebab, sertifikasi tersebut sebagian besar hanya sebagai validasi penegakan praktik anti suap di dalam internal perusahaan berpelat merah.

"Ini sebetulnya langkah bagus, tapi tidak bisa menjawab masalah," tutur Ade. "Karena itu terkait suap saja, terkait penyuapan saja, padahal praktik korupsi yang terjadi juga banyak."