Pada Kamis (12/3) kemarin, sebuah langkah nekat ditempuh oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Bak tak mengindahkan protokol, Wahidin mengumumkan sendiri soal 2 warganya yang positif terinfeksi virus Corona.
- Elvariza Opita
- Jumat, 13 Maret 2020 - 07:56 WIB
WowKeren - Aksi yang cukup nekat dilakukan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Kamis (12/3) kemarin. Pasalnya ia diketahui nekat melangkahi kewenangannya dan mengumumkan sendiri pasien positif terinfeksi virus Corona yang berada di wilayah kepemimpinannya.
"Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh. Kepada warga Banten yang saya cintai, saya kabarkan bahwa berdasarkan laporan dari tim kesehatan Provinsi Banten, bahwa ada 2 orang warga Banten yang positif terkena virus corona," ungkap Wahidin dalam sebuah video yang diunggah di Instagram-nya, Kamis (12/3). "Mereka ini ada yang kebetulan baru saja melakukan perjalanan dari Malaysia."
Aksi Wahidin itu pun langsung menuai respons keras dari pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto. Yuri mengaku menyayangkan sikap Wahidin itu lantaran dianggap menyalahi pola komunikasi penanganan wabah COVID-19.
Lebih lanjut, menurut Yuri, sudah menjadi protokol bagi kepala daerah untuk tidak mengumumkan pasien positif COVID-19 secara langsung kepada masyarakat. Namun kepala daerah berhak untuk mengetahui bila ada warganya yang positif terinfeksi virus tersebut.
"Diagnosa itu ditujukan kepada dokter yang merawat supaya bisa berkomunikasi dengan pasien, karena itu hak pasien. Itu yang pertama," jelas Yuri, dilansir Banten News pada Jumat (13/3).
"Kemudian diberikan juga kepada Dinas Kesehatan dalam rangka untuk kontak pressing," imbuh Yuri. "Nah kalau kemudian hasil kontak pressing atau proses kontak pressing dilaporkan kepada Gubernur itu dalam rangka untuk diketahui, bukan dalam rangka dipublikasi."
Oleh karena itu, Yuri mengaku pihaknya bakal menyelidiki lebih lanjut perihal pengumuman tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Kan kami nggak pernah menyampaikan ke Gubernur. Dari mana sih. Informasi itu lebih pada untuk upaya pengendalian penyakit. Saya ingin tahu pasti dulu. Nanti Mendagri yang akan menanyakan itu," pungkas Yuri.
(wk/elva)
