Salah seorang pasien yang positif terjangkit Covid-19 asal Cirebon, Jawa Barat, lantas membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 27 Maret 2020 - 14:44 WIB
WowKeren - Indonesia kini turut "berperang" menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang semakin meluas. Hingga Kamis (26/3) kemarin, jumlah kasus Covid-19 yang telah terkonfirmasi di Indonesia sudah mencapai 893 pasien.
Salah seorang pasien yang positif terjangkit Covid-19 asal Cirebon, Jawa Barat, lantas membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Surat yang dibuat oleh pasien berinisial RRP tersebut berisi kritik terkait penanganan pasien Covid- 19 di Indonesia.
Dalam surat terbuka yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, RRP mengeluhkan sejumlah hal yang dialaminya kala di diisolasi di Rumah Sakit Daerah Cirebon. Salah satu di antaranya adalah tes swab yang hasilnya butuh waktu lama untuk keluar.
"Saat pengambilan spesimen Covid-19 dari pengalaman kami di Cirebon, hasil swab 1 orang saja saat ini bisa memakan waktu minimal 7 hari untuk memastikan apakah seseorang dinyatakan benar positif atau negatif," tulis pasien tersebut. "7 hari adalah waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi Covid-19. Dalam masa tunggu 7 hari tersebut, pasien dalam kondisi cemas karena menanti kepastian."
RRP mengungkapkan bahwa hingga Kamis (26/3) kemarin, dirinya masih belum mendapat hasil tes swab yang dilakukan pada 18 Maret 2020. Ini berarti RRP sudah seminggu lebih belum mendapat hasil tes tersebut.
Selain soal lamanya hasil tes swab keluar, pasien tersebut juga menyoroti tim dokter yang direpotkan oleh urusan birokrasi. RRP menyebut bahwa tim medis yang tugas utamanya adalah menangani pasien kini masih harus dibebani tugas mengikuti rapat dengan Dinas Kesehatan, kepala daerah, dan lembaga terkait lainnya.
"Tenaga dokter pun sudah terlanjut terkuras dengan rangkaian rapat di sana-sini untuk memberikan penjelasan kepada instansi setempat," lanjut RRP. "Jika memang Wali Kota butuh penjelasan mengenai gambaran kondisi pasien yang terinfeksi corona, mampirlah ke RS untuk melihat secara langsung warganya yang sakit."
Selain kritik, RRP pun tak lupa memberikan sejumlah masukan untuk pemerintah. Masukan yang pertama adalah memangkas jalur birokrasi penyampaian surat resmi sehingga hasil swab bisa keluar lebih cepat. Pemerintah diminta menggunakan email atau fax untuk mengirimkan hasilnya, sedangkan surat fisik resmi masih bisa disusulkan kemudian.
Lalu yang kedua adalah meminta agar para kepala daerah tidak "mengganggu" pekerjaan tim dokter. Para dokter diharap tidak perlu mengikuti rapat berjam-jam dan fokus untuk merawat pasien di rumah sakit.
Kemudian masukan yang terakhir adalah pemerintah diminta untuk memenuhi pasokan alat perlindungan diri (APD) yang sudah sesuai standar. Distribusi APD pun diminta tidak hanya berfokus di Ibu Kota saja.
(wk/Bert)
