Kematian Akibat Corona di DKI Tinggi, Anies Kembali Mohon Diizinkan Lockdown Lokal
Nasional
COVID-19 di Indonesia

DKI Jakarta dan sejumlah daerah sekitarnya menjadi wilayah yang paling terdampak atas wabah virus Corona. Opsi lockdown lokal pun kembali disampaikan ke pusat.

WowKeren - Salah satu daerah yang paling terdampak wabah virus Corona adalah DKI Jakarta. Diketahui Ibu Kota merupakan area di Indonesia yang paling banyak kasus positifnya, termasuk pasien meninggalnya.

Hal ini tentu menjadi concern tersendiri bagi Gubernur Anies Baswedan. Berbagai solusi ia ajukan namun nyatanya banyak yang dimentahkan oleh pihak pemerintah pusat.


Termasuk salah satu diantaranya adalah perihal karantina wilayah atau lockdown lokal. Langkah ini ditolak mentah-mentah oleh Istana usai Presiden Joko Widodo menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Corona.

Kini keresahan itu semakin nyata dan tak bisa lagi Anies bendung. Ia pun mengadakan telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis (2/4) hari ini. Anies pun kembali memohon agar dirinya bisa melakukan karantina wilayah.

"Jadi kira-kira 885 positif, 90 meninggal. Artinya case fatality rate- nya sekitar 10% Pak. 10% itu adalah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan angka rata-rata global," terang Anies pada Kamis (2/4). "Angka global 4,4%, Jakarta 10% ini sangat mengkhawatirkan."

Anies lantas menambahkan, data monitoring dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi pemakaman, sudah ada 401 kasus terkait COVID-19 yang dimakamkan di Ibu Kota. Bahkan dalam sehari, setidaknya sampai sebelum Anies melapor ke Ma'ruf, sudah ada 38 jenazah baru.

"Pagi ini saja Pak, itu ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19," tegasnya. "38 orang pagi ini, baru setengah hari."

"Jadi situasinya sangat mengkhawatirkan. Jadi kami mengirimkan surat kepada Pak Presiden agar dilakukan langkah pembatasan ekstrem," imbuh Anies. "Waktu itu kita usulkan karantina wilayah."

Anies mengaku tahu soal PSBB yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Namun ia merasa kebijakan itu tak akan membendung risiko tinggi COVID-19, khususnya di Jabodetabek yang belakangan menjadi episentrum wabah.

"Kemudian kita sudah mendengar ada keputusan pembatasan sosial berskala besar. Jadi sekarang langkah ke depan adalah melaksanakan," tutur Anies, dilansir CNBC Indonesia.

"Tapi ada concern di sini. Episenter-nya tiga provinsi. Jabodetabek ada yang Jabar ada yang Banten," imbuhnya. "Karena itu kami usulkan ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek di mana batas administrasi pemerintahan berbeda dengan penyebaran kasus COVID-19 di Jabodetabek."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts