WowKeren - Presiden Joko Widodo meminta agar data kasus Corona bisa terintegrasi dan dibuka. Terkait hal itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkap dukungan mereka atas usulan Jokowi tersebut.

Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi menilai kalau keterbukaan data jumlah pasien hingga klasifikasinya baik yang sedang dirawat atau sembuh ini sangatlah penting. Pasalnya data itu bisa dijadikan acuan untuk menyusun strategi hingga mengatur pelaksanaan penanganan kasus Corona di setiap wilayah di Indonesia.

"Jadi, keterbukaan data penting dalam artian, berapa jumlah pasien, PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), berapa yang saat ini dirawat, kemudian jumlah pasien sembuh. Persebaran ini penting saat kita ingin membuat sebuah, bagaimana strategi untuk lakukan penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia ini," ucap Sekjen PB IDI Moh. Adib Khumaidi, saat dihubungi, Senin (13/4).

Adib menambahkan keterbukaan data akan membantu banyak pihak melakukan analisa. Mulai dari tracing kontak pasien dengan pihak lain, pengawasan pasien atau pihak-pihak yang terpapar secara langsung dan tidak langsung hingga analisa wilayah dengan kasus terbanyak.

"Setelah buat peta sebaran, harus ditindaklanjuti sebuah proses untuk kemudian tracing kontak, ditindak lanjuti dengan surveillance, dengan pemantauan kewilayahan yang mungkin dilakukan donasi kesehatan dengan puskesmas-nya," seru Adib. "Betul (pemetaan daerah di luar Jakarta). Jadi kita akan bisa lihat pola penyebaran ini. Termasuk kita bisa perhitungkan. Kalau hanya positif terkonfirmasi, itu ada hal yang kemudian, disebut fenomena gunung es-nya itu belum terpecah semua."

Kemudahan akses data juga bisa membuat pusat menentukan kebijakan tanpa harus menunggu pengajuan dari daerah. "Kita bicara PSBB atau karantina wilayah, data terbuka, pusat pun bisa memantau tanpa harus ada pengajuan dari wilayah, pusat juga bisa usulkan," seru Adib.

Sebelumnya, Jokowi dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 meminta adanya keterbukaan data dan terintegrasi ke semua kementerian.

"Sehingga semua informasi ada baik mengenai jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) di daerah, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semua menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa 'diupdate' dan bisa lebih terpadu. Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang di-PCR berapa ada semua dan terbuka semua sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," seru Jokowi.