WowKeren - Langkah pemerintah untuk tetap mengekspor alat pelindung diri (APD) mendapat kritik dari DPR. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai jika langkah pemerintah itu mengkhawatirkan.

Pasalnya, di dalam negeri sendiri saja kebutuhan akan APD masih belum seluruhnya terpenuhi. Sementara para tenaga medis amat membutuhkan APD untuk menangani pasien corona yang kian hari kian bertambah.

"Pernyataan ini tentu menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat," kata Saleh, Jumat (17/4). "Sebab, sampai hari ini, kebutuhan APD dalam negeri juga belum terpenuhi."

Oleh sebab itu, ia menilai seharusnya pemerintah bisa serius untuk mengupayakan semua sumber daya dalam menangani masalah corona yang ada di dalam negeri terlebih dahulu.

"Seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasinya," lanjut Saleh. "Termasuk dari sisi pemenuhan kebutuhan APD untuk tenaga kesehatan."

Sementara itu, produksi APD dalam negeri membutuhkan bahan baku yang harus didatangkan dari luar. Oleh sebab itu, cukup menggelitik jika Indonesia mendatangkan bahan baku APD dari luar kemudian memproduksinya dan mengekspornya ke luar lagi. Sementara itu di lain sisi Indonesia masih kekurangan.

"Kan aneh kalau kita mengekspor barang yang bahan bakunya impor," ujar Saleh. "Anehnya karena kita sendiri sedang membutuhkan."

Menurutnya, jika pemerintah memang berniat mengekspor APD maka seharusnya terlebih dahulu memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Apalagi pandemi ini diprediksi tidak segera berakhir dalam waktu dekat.

"Apalagi, BIN memprediksi bahwa puncak dari penyebaran virus ini nanti pada bulan Juli," kata Saleh. "Mestinya, stok APD dalam negeri dipenuhi terlebih dahulu. Soal rencana ekspor itu, saya kira bisa dipikirkan belakangan."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jika Indonesia akan tetap mengekspor APD. Hal itu akan dilakukan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia," kata Sri Mulyani, Selasa (14/4). "Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa korbankan kebutuhan APD di dalam negeri."