WowKeren - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diketahui telah mulai diterapkan di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lain. Namun, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo, mengakui bahwa PSBB belum berjalan optimal dalam mencegah penyebaran virus corona.

"Sejak Keppres tentang PSBB yang dimulai di DKI maka kami dapat ambil beberapa data perkembangan," tutur Doni di Istana Negara pada Senin (20/4) hari ini. "Ada yang positif, tapi masih ada yang belum optimal."

Menurut Doni, biang kerok yang membuat PSBB belum optimal adalah masih banyaknya kantor dan pabrik di luar usaha yang tetap beroperasi. Hal ini membuat para pekerja kantor dan buruh pabrik tersebut masih tetap beraktivitas di luar rumah.

"Yang belum optimal terkait kegiatan perkantoran dan juga kegiatan pekerjaan di pabrik," ungkap Doni. "Sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih dipenuhi oleh warga masyarakat."

Meski demikian, Doni juga mengaku bahwa sudah ada kemajuan dalam penerapan PSBB apabila dibandingkan dengan pekan lalu. Salah satu yang ia soroti adalah berkurangnya jumlah penumpang di sejumlah halte, terminal, dan juga stasiun.

Doni pun kembali menegaskan bahwa yang menjadi masalah dalam penerapan PSBB saat ini bukan moda transportasi yang masih beroperasi, melainkan perkantoran yang belum juga menerapkan kerja dari rumah (work from home). "Ini yang harus diupayakan dari tingkat imbauan, teguran, peringatan, sampai akhirnya gugus tugas daerah bisa lebih tegas lagi sanksi ke perusahaan yang belum patuhi protokol kesehatan," jelas Doni.

Selain itu, Doni juga sempat menyinggung soal permintaan untuk menghentikan operasional kereta rel listrik alias KRL di Jabodetabek selama PSBB. Menurut Doni, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menyetop operasi KRL lantaran tak sedikit tenaga kesehatan yang turut menjadi penumpang alat transportasi tersebut. Para tenaga kesehatan tersebut harus cepat sampai di tempat tujuan, terlebih di tengah pandemi corona seperti sekarang.

"Alasannya para pekerja yang sebagian besar mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti petugas RS, pelayan fasilitas umum," terang Doni. "Kalau mereka tidak berangkat kerja konsekuensinya dianggap bolos dan risiko potong honor, kurangi gaji, bahkan PHK."