Presiden Jokowi menegaskan pihak pemerintah tidak pernah menyembunyikan informasi apa pun terkait wabah virus Corona seperti yang dituduhkan di luar sana. Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas melalui teleconference.
- Wahyu
- Senin, 20 April 2020 - 16:02 WIB
WowKeren - Terkait dengan wabah Corona yang masih terus menginfeksi sebagian masyarakat dan wilayah di Indonesia, beberapa pihak menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak transparan dalam memberikan informasi yang ada. Beberapa kali masyarakat Indonesia bahkan aktivis pun menyatakan bahwa Jokowi menutupi data yang sesungguhnya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kasus meninggal dunia akibat virus ini pun sebenarnya lebih dari data yang diberikan oleh pemerintah.
Gerah dengan tuduhan tersebut, Jokowi dalam rapat terbatas terkait laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada informasi yang ditutup-tutupi. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun mengajak seluruh jajarannya untuk bisa terbuka dan transparan memberikan informasi kepada publik.
"Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem informasi data yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi kita ini menutup-nutupi. Tidak ada sejak awal kita menutup-nutupi masalah yang ada," kata Jokowi mengutip detikmews, Senin (20/4).
Mengenai data kasus Corona, pemerintah menyatakan tak akan pernah memasukkan data pasien meninggal yang statusnya belum terkonfirmasi. Hal tersebut disampaikan juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto.
"Sembuh 686 orang dan yang meninggal 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kami tidak memasukkan di dalam angka 686 (582, red) ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi," kata Achmad Yurianto dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (19/4).
Seperti diketahui, di awal penyebaran virus Corona, pemerintah memang mendapatkan sorotan keras karena dianggap tertutup dalam kasus ini. Jokowi sempat menyebut tidak semua informasi diungkap ke publik karena tak ingin menciptakan kepanikan.
Informasi yang tak dibuka termasuk jumlah ODP, PDP hingga wilayah penyebaran COVID-19. Padahal, dengan dibukannya data tersebut dianggap sangat membantu mencegah penyebaran virus tersebut. Apalagi, jika melakukan tracking bagi pihak-pihak yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien positif COVID-19.
Namun, ketika positif Corona di Indonesia mencapai angka 4 ribuan, Jokowi berubah pikiran dan membuka soal data soal ODP dan PDP. Namun data Corona itu hanya diungkap per provinsi, bukan kabupaten/kota.
(wk/wahy)
