WowKeren - Sejumlah pemerintah provinsi telah mulai menyiapkan anggaran dana yang diperlukan untuk menangani wabah virus corona (COVID-19) di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) salah satunya, telah melakukan refocusing anggaran percepatan penanggulangan COVID-19.

Pembahasan refocusing ini dilakukan oleh Sekretasi Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Setiawan Wangsaatmaja dengan menggunakan telekonferensi bersama sejumlah pejabat pemerintahan. Diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Dalam hasil rapat ini, anggaran hasil refocusing tersebut akan dialokasikan untuk penanganan tiga sektor semasa pandemi virus corona. Ketiga sekktor itu adalah kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Setiawan mengungkapkan jika dana anggaran yang akan digelontorkan Pemprov Jabar untuk menangani virus corona menjadi yang tertinggi di Indonesia. Presentase tingginya refocusing tersebut menunjukkan komitmen serius Pemprov Jabar dalam menangani COVID-19.

”Jadi bukan nominal dari berapa yang kita refocusing dan berapa nilainya,” jelas Setiawan dalam keterangan resmi Pemprov Jabar, Senin (20/4). “Tetapi persentase anggaran yang kita refocusing dibandingkan dengan APBD. Jadi Jawa barat paling tinggi.”

”Artinya bahwa Jawa Barat ini mempunyai kepedulian yang sangat tinggi yang sangat concern mengatasi pandemik ini,” sambungnya. “Ini diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan, ini dijadikan contoh untuk daerah lain.”

Berdasarkan hasil pembahasan dana anggaran tersebut, total alokasi anggaran yang disiapkan nasional untuk menangani virus corona berjumlah Rp56 triliun. Alokasi itu akan terbagi tiga pos, yakni penanganan kesehatan 42,60 persen, penanganan dampak ekonomi 12,60 persen dan penyediaan jaring pengaman sosial 44,80 persen.

Sedangkan presentase tingginya alokasi anggaran bidang kesehatan dari beberapa provinsi di Pulau Jawa berbeda-beda, dimana Jabar menjadi yang tertinggi. Jawa Barat tercatat mendapatkan anggaran sebesar 6,26 persen, DKI Jakarta 3,04 persen, Jawa Timur 2,69 persen, Banten 2,33 persen, dan Jawa Tengah 1,57 persen.

Selanjutnya, anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan Jawa Barat 1,50 persen, Jawa Tengah 1,13 persen, Jawa Timur 0,77 persen, DKI Jakarta 0,57 persen, dan Banten 0,24 persen. Untuk anggaran jaring pengaman sosial Jawa Barat mengalokasikan 9,63 persen, DKI Jakarta 8,65 persen, Banten 7,05 persen, Jawa Tengah 4,61 persen, dan Jawa Timur 3,33 persen.