WowKeren - Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menerangkan alasan program tak sepenuhnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tengah pandemi virus corona. Yang mana hal tersebut juga tertera pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Namun Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan bahwa saat ini insentif tunai sedang diperbesar sedangkan biaya pelatihan dipangkas. Kebijakan tersebut diambil untuk menyelaraskan program dengan situasi wabah corona seperti saat ini.

"Di perpres, harus ada komponen pelatihan dan ini saya rasa tidak apa apa. Ada komponen pelatihan, tetapi social safety net (jaring pengaman sosial) diperbesar," jelasnya melalui video conference, Kamis (23/4).

Selain itu, anggaran program kartu prakerja Rp 20 triliun rupanya sudah mencakup pelatihan dan insentif uang. Jumlah tersebut tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan program dana perlindungan sosial lainnya yang tidak menyertakan pelatihan.

"Jadi, tidak terlalu besar, dan tentunya ada pelatihan kerja," tambah Panji. "Dengan orang di rumah diharapkan belajar. Sebentar lagi, ada lulusan SMA dan kuliah, sambil menunggu covid-19 (reda) bisa belajar dengan materi yang tidak terlalu berat."

Panji juga menyadari bahwa di kondisi seperti saat ini memberikan BLT sangat diperlukan oleh warga. Kendati demikian, bantuan tersebut dapat diterapkan melalui program BLT seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian paket sembako dan BLT senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan, dan program lainnya.

"Memang, kebutuhan dari masyarakat menghadapi covid-19 adalah uang tunai, maka pemerintah dengan instrumen lain, seperti BLT dan kartu sembako, bisa menggunakan anggaran dan mempercepat implementasi," papar Panji.