WowKeren - Badan Anggaran DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan ekonomi negara yang kini tengah babak belur dihantam oleh wabah corona (COVID-19).

Pihak BI pun menolak mentah-mentah usulan tersebut. Dengan alasan pengedaran uang sudah berada dalam sistem yang benar dan sesuai dengan praktik kebijakan moneter, sedangkan cetak uang untuk dibagi-bagikan ke masyarakat disebut bukan hal yang lazim dalam kebijakan moneter.

Menanggapi penolakan tersebut, Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan alasan tersebut sangat tidak mendidik dan bersifat kekanak-kanakan. Ia mengatakan bahwa usulan untuk mencetak uang dalam jumlah besar tidak untuk dibagi-bagikan ke rakyat begitu saja.

"Berhenti lah bersifat kekanak-kanakan. Nggak ada orang suruh mencetak uang kemudian uangnya dibagi-bagikan ke rakyat," kata Said, Kamis (7/5). "Memang di dunia ada praktek seperti itu? Apa Amerika mencetak uang bagi-bagi ke rakyat? Itu sangat tidak mendidik justru komentarnya, dengan segala hormat saya menghormati pak Perry (Gubernur BI)."

Menurutnya, BI punya kewenangan yang besar untuk memulihkan perekonomian masyarakat jika mau. Ia juga menyoroti peran BI yang dinilai belum berbuat apa-apa untuk penanganan dampak COVID-19.

"Pemerintah telah melakukan bagiannya memberikan stimulus Rp 34 triliun untuk UMKM membantu bunganya 6%," ujarnya. "Pertanyaan saya, apa yang dilakukan BI?"

Walaupun Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah sudah turun 200 basis poin (bps), di saat yang sama Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dinaikkan 200 bps. "Pada saat yang sama BI mencekik perbankan karena menaikkan PLM 200 basis poin juga," tuturnya.

"Jika BI tak mau cetak uang, setidaknya BI harus menurunkan suku bunga 2% agar perekonomian Indonesia bisa segera pulih," lanjutnya. "Seharusnya dalam kondisi yang seperti ini, kewenangan diberikan BI luar biasa, apa tidak bisa BI menurunkan suku bunganya dulu 2% agar mampu secepatnya memulihkan perekonomian kita."

Sementara itu, Presien Joko Widodo selama pandemi berlangsung telah mengeluarkan sederet kebijakan ekonomi. Salah satunya meminta jajaran menteri, gubernur, dan wali kota untuk memangkas rencana belanja yang bukan merupakan prioritas dalam APBN. Begitu juga dengan APBD, dimana Jokowi meminta agar pemimpin daerah melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan pada penanganan corona.