Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi diskriminasi kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap sektor pertanian, dan membandingkannya dengan sektor lain yang juga terpuruk kala pandemi seperti transportasi.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 28 Mei 2020 - 14:48 WIB
WowKeren - Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap sektor pertanian selama pandemi corona dikritik oleh ekonom senior Faisal Basri. Faisal mengkritisi diskriminasi kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian, dan membandingkannya dengan sektor lain yang juga terpuruk kala pandemi seperti transportasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Faisal mengungkapkan bahwa sub sektor tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar minus 10,3 persen pada kuartal pertama 2020. Angka tersebut merupakan yang terparah nomor dua setelah sub sektor transportasi udara yang minus 13,3 persen.
"Namun, perlakuan pemerintah terhadap transportasi udara sangat besar sejak awal pandemi COVID-19," ungkap Faisal dalam tulisannya yang bertajuk "Apakah Petani Tidak Pantas Dibantu?" dilansir pada Kamis (28/5).
Apabila dibandingkan, kontribusi sub sektor tanaman pangan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar ketimbang sub sektor transportasi udara. Menurut data BPS, kontribusi sub sektor tanaman pangan adalah sebesar 2,82 persen pada tahun 2019, sedangkan sub sektor transportasi udara hanya 1,63 persen.
Meski demikian, pemerintah lebih banyak memberikan insentif kepada sub sektor transportasi udara ketimbang pada petani sejak awal pandemi corona. Beberapa di antaranya adalah insentif untuk diskon tarif pesawat hingga kucuran dana Rp 8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) berupa Dana Talangan Investasi.
"Tapi, apa yang diperoleh petani tanaman pangan yang sangat terpuruk?" lanjut Faisal. "Tidak ada sama sekali."
Hal ini membuat impor pangan menunjukkan tren peningkatan yang berimbas pada defisit perdagangan pangan yang terus naik. Selain itu, Faisal juga sempat mengungkapkan fakta mengenai kenaikan impor bahan pangan dalam tulisan lainnya yang bertajuk "Lampu Kuning Impor Pangan".
Menurut Faisal, salah satu impor bahan pangan yang paling para adalah gula. Ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor gula sejak masa kolonial hingga tahun 1967, namun kini pasokan gula justru bergantung pada impor.
"Pergulaan di Indonesia kian memburuk dan mencapai puncaknya pada 2016," tulis Faisal. "Ketika Indonesia menjelma sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia, sampai sekarang."
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa petani tetap harus berproduksi selama pandemi namun juga memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Untuk mendukung produksi tersebut pemerintah sebenarnya sudah berjanji memberikan insentif senilai Rp 600 ribu kepada petani miskin di tengah wabah virus corona.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, insentif tersebut terdiri dari Rp 300 ribu bantuan langsung tunai (BLT) dan Rp 300 ribu berupa sarana-prasarana. Ada 2,44 juta petani yang masuk dalam kategori miskin tersebut.
(wk/Bert)
