IDI Beri Pesan Penting Jika Pemerintah Ingin Segera Terapkan New Normal
Getty Images
Nasional
Skenario New Normal COVID-19

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberi peringatan penting ini pada pemerintah jika ingin segera menerapkan new normal di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Apa itu?

WowKeren - Pemerintah Indonesia masih terus mempersiapkan tatanan hidup normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Saat ini, pemerintah telah mengizinkan 102 daerah kabupaten dan kota agar bisa menerapkan new normal.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lantas angkat berbicara mengenai keputusan pemerintah yang telah mengizinkan sejumlah wilayan menerapkan new normal. IDI meminta agar penerapan tatanan hidup normal baru bisa disesuaikan dengan status epidemi COVID-19 di daerah tersebut.


”Seiring dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah perlu menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat,” kata Humas PB IDI Halik Malik seperti dilansir dari Detik, Minggu (31/5). “Agenda pemulihan kegiatan masyarakat perlu disesuaikan dengan status epidemiologi atau laju penularan COVID-19 di setiap wilayah.”

Halik lantas menjelaskan jika penerapan new normal harus diiringi dengan penanganan dan pemulihan wabah corona dengan dinamis. Nantinya, jika yang status yang awalnya sudah new normal bisa kembali diperketat jika kasus COVID-19 kembali melonjak.

”Jika derajat penularannya sudah rendah maka kegiatan masyarakat bisa dibuka atau dilonggarkan,” jelas Halik. “Namun apabila derajat penularan kembali tinggi maka kegiatan masyarakat kembali harus diketatkan atau dibatasi.”

Sejauh ini, 102 daerah yang dinyatakan aman dari virus corona ditentukan pemerintah berdasarkan data yang terintegrasi. Penentuan itu berdasarkan pada 11 indikator dari aspek epidemologi, surveilens kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

”Dari hasil analisis data terintegrasi pada siatem informasi bersatu lawan COVID-19, bahkan disebutkan ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak COVID-19,” terang Halik. “Hal ini perlu didalami agar tidak terjadi bias estimasi atau bias seleksi dalam pemeriksaan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh ketimpangan kemampuan pemeriksaan antar daerah dan kemampuan layanan kesehatan yang masih sangat bervariasi.”

”Sekali lagi kemampuan pemeriksaan konfirmasi COVID-19 sangat menentukan kapan awal dan akhir dari semua pandemi,” sambungnya. “Kapan kebijakan pembatasan sosial atau karantina wilayah bisa dilonggarkan, dan kapan kehidupan new normal dimulai, bahkan ketika vaksin COVID-19 telah ditemukan, pemeriksaan yang adekuat dan valid tetap diperlukan.”

(wk/lian)

You can share this post!

Related Posts