WFH menyebabkan pemerintah mendapati 'ketimpangan' distribusi tenaga kerja yang dimiliki negara. Yakni kuantitas banyak namun masih banyak sektor produktif yang rupanya tak terisi.
- Elvariza Opita
- Jumat, 19 Juni 2020 - 14:12 WIB
WowKeren - Pandemi virus Corona menyebabkan sektor pekerjaan harus mengalami penyesuaian. Seperti dengan mengharuskan pekerja, dalam hal ini termasuk pegawai negeri sipil (PNS), untuk bekerja dari rumah alias work from home.
Dan situasi itu rupanya membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendapati bahwa negara dalam status kelebihan tenaga kerja. Mirisnya, jumlah yang banyak itu tak diimbangi dengan distribusi merata sehingga banyak sektor produktif di tengah pandemi yang kekurangan tenaga, sementara ada bagian lain yang kurang produktif justru kelebihan orang.
"Jadi, kita kelebihan banyak tenaga yang tidak diperlukan, tetapi kekurangan tenaga yang dibutuhkan," kata MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo, Jumat (19/6). "Too many, but not enough."
Tjahjo pun menyatakan akan menjadikan hal ini sebagai evaluasi manajemen ASN. "Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi utnuk rekrutmen ke depan," ujar Tjahjo, seperti dikutip dari Republika.
Tjahjo juga menilai perlunya strategi untuk mengurangi ASN yang tidak produktif secara bermartabat. Ia menerangkan, jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan.
Pernyataan Tjahjo ini seolah menegaskan kembali rencana pemerintah untuk "merampingkan" struktur ASN. Sebab, sebagai pengingat, pada awal-awal pelantikannya, Presiden Joko Widodo mengaku berniat merampingkan struktur ASN dengan memangkas jumlah eselon.
Selain itu pemerintah juga pernah mencetuskan niatan menggunakan kecerdasan buatan sampai robot dalam pekerjaan. Hal ini menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0.
Kendati demikian, Tjahjo akan tetap membuka rekrutmen tenaga-tenaga ahli di jajaran ASN. Hanya saja rekrutmen ini akan diperbaiki seperti dengan menggunakan sistem digital dan menjaring sumber daya manusia yang smart.
Smart ini meliputi beberapa komponen seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, dan bahasa asing. Selain itu para ASN harus berjiwa hospitality, enterpreneurship, dan memiliki jaringan luas.
"Di tahun 2024 pemerintah akan mendapatkan SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki integritas," ungkap Tjahjo. "Profil smart ASN maka kita akan mendapat digital talent dan digital leader."
(wk/elva)
