Epidemiolog Lapor COVID-19, Iqbal Elyazar, lantas menyatakan perlunya kejelasan dari otoritas kesehatan dan juga Gugus Tugas terkait hal ini. Iqbal mempertanyakan bagaimana kenaikan kasus tersebut terjadi.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 09 Juli 2020 - 10:30 WIB
WowKeren - Indonesia kembali melaporkan rekor kasus COVID-19 harian tertinggu. Pemerintah Indonesia melaporkan 1.853 kasus positif baru pada Rabu (8/7) kemarin, dengan demikian jumlah pasien COVID-19 di Tanah Air kini mencapai 68.079 orang.
Epidemiolog Lapor COVID-19, Iqbal Elyazar, lantas menyatakan perlunya kejelasan dari otoritas kesehatan dan juga Gugus Tugas terkait hal ini. Iqbal mempertanyakan bagaimana kenaikan kasus tersebut terjadi.
"Dari jalur mana kontribusi kenaikan kasus itu terjadi?" tutur Iqbal dalam keterangan tertulisnya. "Sehingga dapat menjelaskan apakah karena situasinya memang tambah parah, atau karena ada upaya penemuan/diagnosis/pelaporan yang lebih baik."
Lebih lanjut, Iqbal menyatakan bahwa jika kasus COVID-19 semakin banyak maka solusinya tidaklah banyak. Oleh sebab itu, penanganan harus dilakukan secara maksimal.
Yang pertama, pemerintah daerah diminta tidak takut untuk memulai atau memperpanjang dan mengulang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, restriksi mobilitas daerah berisiko tinggi sekali.
"Kedua, Pemda dan aparat memaksimalkan pemakaian masker di luar rumah dan pastikan ada sanksi sosial untuk pelanggaran," tutur Iqbal. "Pemakaian masker adalah tindakan bela negara dan manfaat untuk melindungi anggota komunitas yang lain."
Kemudian yang ketiga, Pemda harus mempercepat dan memperbanyak tracing contact, pemeriksaan PCR, dan isolasi jika ditemukan adanya pasien positif. Dengan demikian, interaksi orang-orang di masa infeksi mereka bisa diminimalkan.
"Selanjutnya, ajarkan isolasi diri yang benar di rumah tangga," kata Iqbal. "Supaya tidak terjadi transmisi di dalam rumah."
Lalu yang terakhir adalah jujur dalam menjelaskan data dan situasi yang sesungguhnya adalah kunci mengatasi pandemi. Menurut Iqbal, data yang tidak transparan hanya akan menurunkan kewaspadaan masyarakat dan memberi pesan yang salah kepada sesama aparat.
Selain itu, data yang salah juga dapat menurunkan kredibilitas penanganan COVID. "Statistik pandemi haruslah statistik kebenaran, bukan dengan statistik pembenaran, apalagi pembegalan dan pengaturan statistik," pungkas Iqbal.
(wk/Bert)
