Gubernur Anies Baswedan memperpanjang PSBB transisi hingga Kamis (13/8), tetapi di sisi lain ikut menerapkan lagi regulasi ganjil genap. Kebijakan ini pun dianggap kontra produktif oleh pengamat.
- Elvariza Opita
- Senin, 03 Agustus 2020 - 10:41 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk "menarik rem darurat" untuk mengendalikan wabah COVID-19 yang makin ganas di Ibu Kota. Langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase transisi jilid 3.
Namun Anies ternyata ikut memberlakukan kebijakan ganjil genap untuk mobil pribadi mulai Senin (3/8) hari ini. Peraturan yang diberlakukan pun sama persis dengan regulasi sebelum pandemi virus Corona menyerang Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengklaim kebijakan ini sebagai upaya rem darurat pencegahan klaster COVID-19. Namun pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai penerapan ganjil genap malah berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran virus Corona.
Pasalnya pengguna transportasi publik dikhawatirkan akan meningkat karena kendaraan pribadi terbatasi oleh regulasi ganjil genap. Kecenderungan tidak adanya physical distancing di kendaraan umum, terutama yang ramai, dikhawatirkan akan memicu timbulnya klaster baru.
"Kemungkinan bakal terjadi klaster baru, karena nanti di transportasi terjadi ledakan, dan orang bakalan naik transportasi umum," kata Trubus, Senin (3/8). "KRL, Transjakarta, dan yang sulit itu angkot itu sangat sulit untuk social distancing."
Selain itu, bahaya juga dikhawatirkan ikut mengintai pengguna transportasi online. Sebab tentu saja tak ada jarak antara pengemudi, baik ojek maupun taksi, dengan penumpang. Situasi ini jelas berpotensi menimbulkan ledakan kasus tersendiri di tengah penerapan ganjil genap Ibu Kota.
Bahkan secara spesifik Trubus menilai kebijakan yang diterapkan sangat berlawanan, apalagi setelah DKI Jakarta "meledak" akibat klaster perkantoran. "Kantor aja enggak bisa (diawasi), lah ini transportasi umum. Ini kontra produktif," tegas Trubus, dilansir Merdeka.
Ketimbang ganjil genap, Trubus justru mendorong Pemprov DKI untuk lebih tegas dalam mensosisalisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ganjil genap sendiri sebaiknya dilaksanakan setelah kurva pandemi di Indonesia, khususnya di Ibu Kota, sudah menurun.
(wk/elva)
