Langkah pemerintah untuk memberikan pelonggaran di tengah masih tingginya kasus COVID-19 tak serta merta bisa diartikan sebagai upaya untuk menerapkan herd immunity
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 08 Agustus 2020 - 13:52 WIB
WowKeren - Langkah pemerintah untuk memberikan sejumlah pelonggaran di tengah melonjaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia disebut-sebut sebagai upaya menerapkan herd immunity. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko justru tidak berpikir demikian.
Menurutnya, penerapan herd immunity di Indonesia sangatlah berisiko. Secara garis besar, herd immunity bisa diartikan sebagai upaya untuk membiarkan orang terinfeksi virus hingga 70 persen populasi. Dalam kondisi ini, sebagian besar orang yang tertular akhirnya bisa sembuh dan memiliki kekebalan terhadap infeksi tertentu.
Sehingga hampir tidak mungkin untuk menerapkan herd immunity di Indonesia. "Bayangkan di Indonesia penduduknya ada sekitar 267 juta. Kalau membiarkan 70 persen terinfeksi itu tidak mungkin," kata Miko dilansir CNN Indonesia, Sabtu (8/8).
Meski pandemi belum mereda, namun masyarakat telah diperbolehkan untuk beraktivitas di tempat publik. Namun tentu saja hal itu harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Langkah pemerintah untuk memberikan pelonggaran tak bisa diartikan sebagai upaya untuk menerapkan herd immunity.
Selain itu, konsep yang satu ini bahkan telah ditentang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ia menegaskan jika herd immunity bisa diterapkan jika vaksin memang sudah ditentukan. Sedangkan saat ini vaksin masih dalam proses pengembangan.
"Herd immunity bisa diterapkan kalau sudah ada vaksin," lanjutnya. "Kita baru ada vaksin tahun depan, jadi kita lihat saja kemungkinan herd immunity."
Ia mengakui jika penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memang masih belum maksimal. Namun ia tak setuju jika pemerintah disebut melakukan pembiaran terhadap makin tingginya kasus positif COVID-19.
"Satgas kan pasti punya indikator-indikator yang diperhatikan ada indikator epidemiologi, public health, dan fasilitas kesehatan," ujar Miko. "Jelas ada indikatornya, jadi ya tidak benar juga kalau disebut membiarkan."
Ia pun menyoroti penanganan pandemi di masing-masing daerah yang menurutnya masih kurang optimal. "Seperti indikator tes, lab di daerah nggak ditambah juga. Kemudian isolasi kasus, tracking kasus dilakukan tapi isolasi tidak dipantau dengan baik. Jadinya stagnan di daerah," ujarnya.
(wk/zodi)
