Nasional

Pengamat politik dan Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa pemberian penghargaan tersebut adalah upaya pemerintah untuk merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah.

• Bertilia Puteri
• Selasa, 11 Agustus 2020 - 09:03 WIB

WowKeren - Politisi Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang dikenal kerap mengkritik pemerintah akan dianugerahi penghargaan bintang jasa oleh Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dan Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai bahwa pemberian penghargaan tersebut adalah upaya pemerintah untuk merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah.

"Saya rasa begini, dari sisi positifnya pemberian penghargaan itu sesuatu yang baik, kenapa? DPR mengkritik pemerintah, itu sisi positifnya itu," terang Ujang dilansir detikcom pada Selasa (11/8). "Namun sisi negatifnya adalah jangan sampai ini tanda jasa ini adalah bagian daripada proses bagi-bagi tanda jasa, atau juga proses bagian daripada proses menjinakkan para kritikus."

Lebih lanjut, Jokowi dinilai Ujang tengah berupaya untuk mencegah kegaduhan politik di Indonesia. Oleh sebab itu, penghargaan bintang jasa diberikan sebagai langkah untuk merangkul para pengkritik pemerintah.

"Iya, tadi itu merangkul dan 'menjinakkan' orang-orang yang kritis gitu loh, ini yang saya baca gitu," jelas Ujang. "Iya ingin kompromi-kompromi aja, mungkin ingin politik tidak gaduh, ingin kondusif, ingin semua dirangkul oleh pemerintah gitu loh, saya lihatnya ke situ."

Menurut Ujang, Jokowi saay ini terkesan hanya memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berada di dalam pemerintah seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fahri Hamzah, hingga Fadli Zon. Ujang menilai jika pemerintah ingin bersikap adil, maka pengkritik di luar pemerintah yang telah berkontribusi bagi negara juga harus diberi penghargaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Analisa saya juga jangan hanya diberikan kepada mereka aja dong, kita ingin pemerintah berlaku adil, jangan hanya apa kriterianya yang diberikan kepada mereka, sedangkan para kritikus rakyat juga banyak, dari PA 212, kita objektif saja dalam bernegara," pungkasnya. "Kenapa objektif? Karena mereka PA 212 pun atau ormas NU, Muhammadiyah, ormas lainnya juga banyak beri kontribusi dengan kritik tajam ke pemerintah. Kenapa mereka tidak diberikan tanda jasa itu gitu loh? Kesannya jangan hanya diberikan kepada orang yang dahulu kritis tapi sekarang dalam rangkulan pemerintah."