Menkominfo Johnny G Plate buka suara dan langsung beri penjelasan terkait temuan ICW yang mengungkap Pemerintah Indonesia membayar jasa influencer selama 3 tahun.
- Ruth Meliana
- Jumat, 21 Agustus 2020 - 15:52 WIB
WowKeren - Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja melaporkan temuan mereka terkait dugaan Pemerintah Indonesia yang telah membayar jasa influencer dengan uang negara. Hal ini langsung mendapat tanggapan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plater.
Sebagai informasi, ICW mengungkap pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp90,45 miliar untuk membayar jasa influencer pada periode 2017-2020. Tujuan menyewa jasa influencer adalah untuk mempengaruhi opini publik terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Namun, Menteri Johnny langsung membantahnya dan menyebut ia tidak mengetahui maksud dugaan dari ICW tersebut. Ia hanya menjelaskan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2018 lalu memiliki program coaching clinic untuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).
Acara tersebut merupakan bagian dari program Siberkreasi di Kemenkominfo. Meski demikian, Johnny menyatakan jika program tersebut bukanlah untuk membiayai para influencer melainkan sebagai pelatihan bagi masyarakat yang berminat menjadi influencer.
Johnny melanjutkan jika program tersebut memiliki tujuan untuk menggali potensi peserta agar dapat menjadi influencer yang baik. Alasan Pemerintah Indonesia menggelar program tersebut karena sekarang literasi digital terus berkembang dan sangat membutuhkan sosok-sosok influencer yang mengerti transformasi digital.
”Namun program coaching clinic school of influencer oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut bukan untuk membiayai influencer,” jelas Johnny seperti dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (21/8). “Tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer.”
”Kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang,” sambungnya. “Bahkan lebih agresif untuk membantu pemahaman yang lebih baik terkait digital, khususnya digital ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan seperti petani, peternak, dan nelayan.”
Ditanya soal anggaran untuk program tersebut, Johnny tidak menyebutkannya secara pasti. Meski demikian, ia menegaskan jumlah anggaran yang dikeluarkan jauh lebih kecil dari yang disebutkan oleh ICW. Dalam melancarkan program ini, Johnny memaparkan jika Kemenkominfo turut menggandeng berbagai lembaga swadaya hingga organisasi masyarakat.
(wk/lian)
