Puan diminta untuk kembali mempelajari sejarah bangsa Indonesia terkait siapa pendiri bangsa ini dan siapa orang yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 04 September 2020 - 09:48 WIB
WowKeren - Pernyataan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menuai kritik. Dalam ucapannya itu, Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila.
Anggota DPR asal Sumatera Barat (Sumbar) Guspardi Gaus ikut angkat bicara mengenai hal ini. Ia menyayangkan pernyataan Puan. Sebab sebagai petinggi partai bahkan petinggi negara, Puan tidak seharusnya tidak melontarkan pernyataan semacam itu yang justru berpotensi memancing keributan masyarakat.
"Pertama, saya sangat menyayangkan," kata Guspardi, Kamis (3/9). "Seorang pejabat negara, petinggi partai, mengeluarkan statement yang menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat."
Lebih jauh, ia meminta Puan untuk kembali mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Terutama terkait siapa pendiri bangsa ini dan siapa orang yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, tak sedikit tokoh nasional pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sumbar.
"Saya minta kepada Ibu Puan untuk belajar sejarah, siapa pendiri bangsa ini, siapa yang merumuskan UUD dan Pancasila itu adalah tokoh yang berasal dari Sumatera Barat," tegas Guspardi. "Tidak mungkin orang Sumbar itu tidak Pancasila. Orang Sumbar itu paling Pancasilais."
Sehingga apa yang dikatakan oleh Puan dikhawatirkan akan membuat masyarakat khususnya Sumbar sakit hati. "Jadi oleh karena itu, hati-hatilah dalam menyampaikan statement yang akan menyakiti masyarakat banyak," tambahnya.
Adapun sejumlah tokoh nasional yang berasal dari Tanah Minang antara lain Bung Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, dan M Yamin. Para tokoh nasional ini ada yang ikut andil dibalik kelahiran Pancasila dan merumuskan UUD 1945.
"Harusnya Ibu Puan paham, apa itu Pancasila. Pancasila itu kan yang lima dasar itu," ujarnya melanjutkan. "Coba lihat nilai-nilai itu, itu yang dilaksanakan oleh masyarakat, tanpa diberikan penataran, tanpa diberikan pemahaman, itu adalah jati diri orang Minang."
Pihak PDIP sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait hal ini. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan jika pernyataan Ketua DPP PDIP bidang politik tersebut hanya sebagai pengingat ke kadernya.
(wk/zodi)