Muncul klaster COVID-19, Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan jika Pemilihan Kepala Daerah Serentak harus tetap digelar tahun ini di tengah pandemi corona.
- Ruth Meliana
- Selasa, 08 September 2020 - 15:01 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo baru saja menyatakan dengan tegas jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 harus tetap digelar di tengah pandemi virus corona. Pernyataan Jokowi ini juga diikuti oleh jajarannya yang langsung bersiap menyambut Pilkada pada Desember mendatang.
Namun di tengah persiapan Pilkada, baru-baru ini kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Boyolali dilaporkan menjadi klaster COVID-19. Munculnya klaster ini seolah menjawab pernyataan KPU beberapa waktu lalu. KPU menyebut Pilkada tetap digelar tahun ini karena belum ada klaster yang muncul.
Presiden Jokowi sendiri beralasan Pilkada tetap digelar tahun ini karena belum ada satu negara pun di dunia yang mengetahui kapan pandemi berakhir. Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan tidak ada bedanya Pilkada digelar tahun ini atau tahun depan dimana pandemi masih mungkin melanda Indonesia.
”Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas tentang lanjutan pembahasan 'Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak' seperti yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9). “Negara mana pun tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir.”
Meski meminta Pilkada dilakukan tahun ini, Jokowi tetap menegaskan pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang harus diterapkan. Diantaranya adalah menjaga jarak, rajin membersihkan tangan, hingga selalu memakai masker.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah memerintahkan aparat keamanan untuk terus bersiaga dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam gelaran Pilkada. Ia meyakini jika Indonesia bisa langsung bangkit begitu masalah kesehatan tertangani dengan baik.
”Saya minta semua pihak penyelenggara pemilu,” pesan Jokowi. “KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, tokoh masyarakat, organisasi aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.”
”Oleh karena itu, sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dan ditegakkan,” sambungnya. “Tidak ada tawar-menawar.”
(wk/lian)
