Untuk memastikan protokol kesehatan tidak dikesampingkan saat Pilkada digelar, KPU telah meminta kerja sama semua pihak. Termasuk melibatkan tokoh-tokoh daerah dan agama.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 10 September 2020 - 14:34 WIB
WowKeren - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 9 Desember mendatang. Tak sedikit pihak yang menyangsikan gelaran ini lantaran dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
Terlebih lagi, Pilkada serentak akan diikuti oleh sekitar 105 juta orang pemilih yang tersebar di 270 daerah pemilihan. Tentu saja, langkah pencegahan yang dilakukan tidak akan mudah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan jika Pilkada harus digelar secara hati-hati.
"Pilkada harus sehat dan selamat. Karena di hari yang sama, lebih dari 105 juta orang akan bergerak bersama-sama," kata Arief di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9). "Jadi ini peristiwa luar biasa yang punya dampak luar biasa, bisa positif dan negatif."
Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan keselamatan pemilih. Sebab jika langkah antisipasi tidak dilakukan dengan baik maka bisa memberikan dampak yang fatal. Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan secara ketat untuk mencegah terjadinya penularan baru. Jika tidak, maka tak menutup kemungkinan gelaran Pilkada justru akan menjadi bencana dengan munculnya episenter COVID-19 yang baru.
"Kalau mampu mengelola dengan baik, maka 105 juta orang ini akan bisa menjadi penggerak yang luar biasa untuk melawan penyebaran corona," ujarnya melanjutkan. "Tapi kalau kita salah kelolanya, terjadi kerumunan, arak-arakan, maka gerakan 105 juta orang lebih ini bisa jadi tempat episentrum penyebaran corona."
Untuk memastikan protokol kesehatan tidak dikesampingkan saat Pilkada digelar, KPU telah meminta kerja sama semua pihak. Termasuk melibatkan tokoh-tokoh daerah dan agama untuk membantu sosialisasikan protokol corona. "Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat untuk menghadiri pesta demokrasi 9 Desember 2020," tutup Arief.
Sebelumnya, pada Rabu (9/9) KPU mengumumkan ada bakal calon wali kota Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kendati demikian, KPU enggan membeberkan secara detail bakal calon mana yang dimaksud. KPU dinilai seharusnya mengumumkan siapa saja bakal calon yang positif corona sebab hal ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
(wk/zodi)
