Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan bahwa negara kepulauan seperti RI memiliki keuntungan sendiri dalam menangani pandemi COVID-19.
- Nidya Putri
- Selasa, 15 September 2020 - 12:44 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga penanganan Corona di RI tak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Hal ini dikarenakan negara yang dijadikan perbandingan tersebut memiliki kondisi yang sama seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Merespon klaim tersebut, Pakar menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk menangani pandemi di negara yang memiliki banyak pulau.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan di negara kepulauan ada beberapa keuntungan dalam menangani pandemi. Salah satunya seperti pembatasan transportasi antar pulau.
"Negara kepulauan punya keuntungan adanya hambatan transportasi antar pulau, karena memerlukan transportasi air atau udara," ujar Iwan, Senin (14/9). "Sehingga jika satu pulau bisa mengendalikan epideminya, selama ada pembatasan transportasi antar pulau makan epidemi bisa tetap terkendali."
Meski begitu, tetap ada tantangan jika pembatasan transportasi dibuka kembali. Contohnya, seperti yang terjadi di Bali.
"Tetapi tantangannya waktu transportasi antar pulau dibuka kembali. Saya kirim contoh Bali. Inilah kenapa kasus COVID-19 di Bali naik," ungkapnya. "Mulai naik tanggal 31 Juli saat Bali dibuka untuk turis domestik, pergerakan orang dari Pulau Jawa ke Bali meningkat, terus meningkat pada liburan 17 Agustus dan kasus COVID ikutan naik. Setelah itu terus naik, karena transmisi lokal sudah terjadi. Pariwisata masih rawan terhadap COVID."
Selain itu, kenaikan kasus tersebut terjadi karena kurangnya penerapan protokol kesehatan. Ia menyebut minimal 80 persen penduduk menggunakan masker dapat mencegah penularan Corona.
"Berarti protokol kesehatan belum mampu untuk tetap mengendalikan epidemi di Bali setelah mereka membuka pariwisata," jelasnya. "Kemungkinan besar karena protokol kesehatan belum dilakukan oleh sebagian besar masyarakat."
"Simulasi terbaru efek masker. Mesti paling tidak 80% orang pakai masker, baru epidemi terkendali," sambungnya. "Atau cakupan pemakaian masker di populasi harus minimal 80%."
Irwan kemudian turut menyinggung soal penerapan PSBB yang menurutnya dapat menurunkan transmisi lokal dalam waktu cepat. "Seharusnya PSBB itu untuk emergency brake, untuk menurunkan transmisi dalam waktu cepat. Selama PSBB harus disiapkan sistem tes-lacak-isolasi yang baik, komunikasi risiko dan protokol yang baik, serta pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik," katanya.
Apabila PSBB dilonggarkan, harus ada upaya tes dan lacak secara masif serta penerapan protokol kesehatan secara ketat demi menekan laju COVID-19. "Setelah PSBB dilonggarkan, bisa digantikan dengan tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Jika tes-lacak-isolasi dan pelaksanaan 3M tidak diperbaiki percuma, begitu PSBB dilonggarkan, kasus naik lagi. Rasio lacak minimal harus 1:10-1:30," pungkasnya.
(wk/nidy)
