Tak Harus Semua, Segini Populasi RI yang Harus Divaksin untuk Terapkan Herd Immunity
AP Images/Ted S. Warren
Nasional
Vaksin COVID-19

Pemberian vaksin sendiri sifatnya adalah wajib dan membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak. Sehingga hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan sebelum vaksinasi dilakukan

WowKeren - Ketika vaksin COVID-19 sudah bisa dikomersialkan, produksi massal akan dilakukan secara bertahap. Sehingga bagi negara dengan populasi penduduk yang cukup padat maka pendistribusian vaksin menjadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang.

Pemerintah menargetkan akan menyuntikkan vaksin kepada 70 persen populasi penduduk atau sekitar 170 juta dari total keseluruhan jumlah yang ada. Dengan menyuntikkan vaksin kepada setidaknya 173 juta orang maka diharapkan mampu membentuk kekebalan kelompok.

Lalu untuk kekebalan kelompok ini diperkirakan akan terbentuk setelah 6-24 bulan. Saat ini, kandidat vaksin yang kian menuju titik terang untuk segera diproduksi adalah hasil kolaborasi antara Bio Farma dan perusahaan asal China Sinovac. Vaksin itu saat ini masih dalam tahap uji klinis.

"Dalam menangani pandemi ada yang kita sebut herd imunity atau kekebalan kelompok," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto, Jumat (18/9). "Dengan begitu tidak mengharuskan semua divaksin, 173 juta orang itu kan hanya 70 persen dari populasi, diharapkan dengan jumlah ini akan muncul herd imunity."


Sementara itu, pemberian vaksin sendiri sifatnya adalah wajib dan membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak. Sehingga hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan sebelum vaksinasi dilakukan.

"Jumlah SDM yang dibutuhkan tergantung berapa vaksin yang diproduksi," tutur Yuri. "Kalau Bio Farma langsung 170 juta ya kami tidak bisa. Kalau sebulan kisarannya 20 juta kami masih mampu untuk melaksanakannya."

Terkait SDM yang dibutuhkan, Yuri menyebut tidak harus aparatur sipil negara (ASN). Mereka yang memiliki kompetensi untuk menyuntik vaksin baik tenaga ASN, TNI, Polri, Swasta, hingga BUMN bisa melakukan ini. Hal ini juga sudah masuk dalam ranah operasional teknis di lapangan dan akan menjadi pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada kepala dinas kesehatan.

"Kami sudah mulai menghitung siapa yang didahulukan, dimana orangnya kalau yang harus disuntik adalah komunitas di RS memang jadinya tidak repot," jelas Yuri. "Baru kalau nanti TNI Polri menjadi sasaran maka kita meminta otoritas kesehatan di sana untuk melakukannya."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts