Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta bakal menindak tegas penyelenggaraan resepsi pernikahan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
- Nidya Putri
- Kamis, 24 September 2020 - 15:15 WIB
WowKeren - Klaster pernikahan mulai bermunculan di DKI Jakarta. Tidak mengherankan hal ini dapat terjadi, karena resepsi pernikahan pada umumnya melibatkan orang banyak sehingga sangat berpotensi untuk menciptakan kerumunan.
Namun, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta bakal menindak tegas resepsi pernikahan di masa pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf Bambang Ismadi menyebut ancaman sanksi merupakan respons atas temuan pesta pernikahan sebagai klaster baru penyebaran virus corona.
"Kalau ada laporan acara (pesta) pernikahan kami tindak tegas," kata Bambang, Kamis (24/9). "Mungkin kasusnya sama, bandel atau nyolong-nyolong."
Meski Bambang tak merinci tindakan tegas yang akan dilakukan terhadap warga yang nekad mengelar pesta pernikahan. Namun, ia menegaskan Disparekraf DKI tetap mengawasi acara atau pesta pernikahan yang digelar di tengah pandemi virus corona.
Pada masa PSBB, pernikahan hanya diizinkan digelar di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat. Apabila pada masa PSBB transisi, pesta pernikahan sempat dilonggarkan. Saat itu, warga diizinkan untuk menggelar resepsi pernikahan asalkan mengikuti aturan pembatasan tamu yang hadir dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Kini, warga juga harus mengantongi izin dari Disparekraf jika ingin menggelar resepsi di hotel atau gedung. "Karena setiap mengadakan acara di hotel atau gedung pertemuan harus ada persetujuan dari Dinas Parekraf," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, ada 25 kasus positif COVID-19 dari klaster pesta pernikahan menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Klaster ini bersama enam klaster lainnya terdeteksi muncul pada 4 Juni hingga 12 September, atau pada masa PSBB transisi.
(wk/nidy)
